Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya Tiga Parpol Baru yang Lolos Verifikasi

Kompas.com - 05/09/2011, 13:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aidir Amin Daud mengungkapkan, kemungkinan besar hanya tiga partai politik baru yang lolos verifikasi badan hukum calon peserta Pemilu 2014. Hal itu disampaikannya di Kementrian Hukum dan HAM Jakarta, Senin (5/9/2011).

Dari 14 partai baru yang ikut verifikasi, hanya tiga partai tersebut yang dinilai memenuhi syarat administrasi. "Kita lihat ada 3 partai yang punya setitik harapan," katanya. Namun Aidir enggan menyebutkan nama tiga partai itu. Nama-nama partai yang lolos verifikasi, katanya, akan diumumkan sekitar Oktober.

"Kita kasih waktu untuk menyempurnakan dalam satu bulan ini. Kalau dalam satu bulan tidak sempurna, ya otomatis gugur," ujar Aidir.

Dia menjelaskan, sebagian besar partai baru sulit lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat administrasi berupa penyebaran kepengurusan. Partai yang akan mengikuti Pemilu 2014 wajib membangun kepengurusan di seluruh provinsi, di 75 persen kabupaten pada setiap provinsi, dan di 50 persen kecamatan pada setiap kabupaten.

"Itu yang susah. Rata-rata penyebarannya sudah lumayan bagus, tapi kan belum mencukupi persyaratan," ujarnya.

Adapun partai politik baru yang ikut verifikasi badan hukum antara lain Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI) pimpinan Yenny Wahid, dan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) yang mengusung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam verifikasi parpol kali ini, Aidir mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil menghemat biaya dibanding beberapa tahun lalu. Tahun ini biaya sekitar Rp 800 juta. "Sedikit kok, bandingannya tahun 2003, habis Rp 31 miliar. Tahun 2008, Rp 410 juta. Tahun ini lebih banyak sedikit dari tahun 2008," ungkapnya.

Hal yang menyebabkan biaya tahun ini lebih tinggi dari 2008, adalah penambahan biaya untuk sosialisasi ke daerah-daerah. "Sebenarnya bukan biaya verifikasinya yang mahal tapi biaya sosialisasinya di seluruh Indonesia," tukas Aidir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com