Ical: Kasus Century Harus Selesai!

Kompas.com - 01/09/2011, 20:05 WIB
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, pengusutan kasus bailout Bank Century yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera diselesaikan secepatnya. Apalagi Golkar telah menetapkan batas waktu hingga akhir September agar kasus tersebut masuk dalam tingkat penyidikan di KPK.

"Century harus diseriuskan, tidak bisa tidak. Itu harus diselesaikan, sampai ada keputusan salah atau benar. Tidak boleh ada putusan belum selesai. Harus selesai," tegas mantan Menkokesra yang biasa dipanggil Ical itu di Jakarta, Kamis (1/9/2011).

Bagaimana jika kasus Century tak juga selesai? Ical justru menjawabnya dengan kiasan: "Ini sama seperti belum beranak tapi sudah berbesan. Anak belum punya sudah tanya besannya mana. Belum ada keputusan sudah tanya, kalau itu tidak jadi bagaimana," sambungnya.

Ia menyatakan, belum bisa memastikan apakah Golkar akan melakukan hak menyatakan pendapat terkait kasus Century tersebut, jika tak juga diselesaikan KPK. "Bisa iya bisa enggak, namanya juga sesuatu yang belum terjadi. Tapi saya tidak tahu belum tentu juga kan."

Seperti yang diketahui, Fraksi Golkar di parlemen telah beberapa kali memberikan peringatan akan memberikan hak menyatakan pendapat (HMP) jika kasus Century tak tuntas. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR dari Golkar Priyo Budi Santoso.

Menurut Priyo, pihaknya tak puas terhadap hasil audit Bank Century dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Bahkan sempat direncanakan, akan dilakukan audit independen, jika KPK belum juga menemukan indikasi korupsi dalam kasus itu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Nasional
Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X