Biaya Politik Tinggi Suburkan Korupsi

Kompas.com - 20/08/2011, 23:46 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com -- Tingginya biaya politik untuk menduduki jabatan publik di eksekutif dan legislatif menjadi salah faktor yang menyuburkan korupsi. Untuk mencegahnya, perlu diterapkan manajemen politik berbiaya rendah dengan memilih pejabat berdasar kemampuan, bukan uang.

Menurut Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menduduki suatu jabatan publik, seseorang harus mengeluarkan biaya tak sedikit.

"Ketika berhasil menduduki jabatan tersebut, orang lantas berpikir, bagaimana mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan untuk menduduki jabatan itu," kata Luthfi, Sabtu (20/8/2011) di Jakarta.

Jika mengandalkan gaji yang didapat sebagai pejabat publik, menurut dia, tentu apa yang dikeluarkan tidak bisa kembali. Mereka akhirnya mencari jalan pintas dengan mencuri uang negara untuk mengembalikan biaya-biaya tersebut.

Untuk mengantisipasi masalah ini, lembaga-lembaga politik, pemerintahan, maupun lembaga penegak hukum perlu menerapkan pola low cost management dalam rekruitmen sumberdaya manusia. Orang-orang yang direkrut adalah mereka yang memang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan moralitas yang baik atau di atas rata-rata. "Bukan isi tasnya yang dilihat," ujarnya.

Dengan begitu, diharapkan praktik korupsi bisa ditekan. Sementara para pejabat publik bekerja secara profesional bekerja sesuai kemampuannya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Nasional
Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Nasional
BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

Nasional
UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

Nasional
UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

Nasional
Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X