Bebaskan Bangsa dari Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Addien Jauharudin menilai, perayaan kemerdekaan sekarang terasa ironis karena terjadi di tengah praktik korupsi yang sistemis.

Sementara kehidupan masyarakat masih didera berbagai kesulitan. Saat semestinya kita bergembira dengan ulang tahun proklamasi ke-66 tahun, justru masyarakat cemas akan masa depan negeri ini akibat didera berbagai kasus korupsi.

"Sungguh menjadi ironi, ketika semestinya kian beranjak maju dalam usia 66 tahun, negeri ini justru dicengkeram oleh elite politik yang mementingkan diri dan kelompoknya ketimbang masa depan bangsa. Buktinya, sebagian elite terus melakukan korupsi secara berjamaah, tanpa rasa malu dan khawatir menciderai kepentingan rakyat," katanya, di Jakarta, Rabu (17/8/2011).

Semua itu, lanjut Addien menunjukkan, nasionalisme elite politik saat ini kian luntur. Bukan soal pemahaman atau wacana kebangsaan, tetapi terutama bagaiman perwujudan semangat itu dalam kebijakan nyata di lapangan yang lebih memihak rakyat.

Semuanya semestinya merujuk pada tujuan bernegara. Hal itu jelas termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejehteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun, kenyataan sekarang sangat jauh dari cita-cita itu. Elite politik justru memperlihatkan tipu daya. Pimpinan pemerintah dan negara berpidato seolah semuanya baik-baik saja. Terus ditebarkan janji untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi memerangi korupsi.

Namun, faktanya korupsi masih jalan terus, bahkan seakan merajalela. "Semua tipu daya dan permainan ini harus diakhiri. Ini tantangan kemerdekaan kita sekarang. Kalau dulu kita melawan penjajah, sekarang tantangannya adalah melawan serangan korupsi dan serangan kepentingan asing dalam penguasaan sektor-sektor strategis di negara ini," katanya.