Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: 2 Nama Capim KPK Diragukan

Kompas.com - 13/08/2011, 16:03 WIB
Caroline Damanik

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan hasil penelusuran (tracking) terhadap rekam jejak 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Sabtu (13/8/2011). Hasilnya, dari 10 nama calon, ICW menilai dua nama memiliki rekam jejak yang buruk.

"Yang paling telak memang dua nama sudah bisa dikatakan buruk. Artinya pas dengan kepentingan Pansel untuk meloloskan delapan nama," ungkap Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Sabtu (13/8/2011).

 

Sepuluh nama calon pimpinan KPK yang berhasil lolos hingga saat ini adalah Abdullah Hehamahua (penasihat KPK), Abraham Samad (advokat), Aryanto Sutadi (purnawirawan polisi), Bambang Widjoyanto (advokat), Egi Sutjiati (pejabat di Mahkamah Agung), Handoyo Sudrajad (Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat  KPK), Sayid Fadhil (akademisi), Yunus Husein (Ketua PPATK), Zulkarnain (Koordinator Staf Ahli Kejaksaan Agung), dan Adnan Pandupradja (Komisi Kepolisian Nasional)

Emerson masih enggan menyebutkan dua nama calon yang dianggap tidak layak tersebut. Ia juga enggan mengafirmasi kemungkinan keduanya berasal dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Ia hanya menekankan keduanya memiliki catatan buruk terkait integritasnya.

ICW khawatir jika integritas calon pimpinan bermasalah, maka akan menyanderanya sebagai pimpinan KPK ke depan.

"Catatan buruknya, misalnya, apakah dia memberikan laporan kekayaan secara benar atau tidak. Atau, ada indikasi dia melakukan tindak pidana atau katakan penyimpangan, misalnya, pelanggaran disiplin PNS. Kemudian, apakah dia memberikan informasi yang benar dalam proses pendaftaran kepada Pansel," tambahnya.

Emerson mengatakan, dalam penyampaian hasil tracking hari ini, ICW menjabarkan dalam empat indikator terkait rekam jejak, yaitu aspek integritas, kepemimpinan atau leadership, kualitas dan komitmen pemberantasan korupsi. ICW menempatkan integritas sebagai prioritas.

Sementara itu, Pansel menjadwalkan audiensi tracking ini untuk menetapkan delapan dari 10 nama calon pimpinan yang akan dibawa ke Presiden dan kemudian diajukan ke DPR untuk diuji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com