Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Ingin Nazar Bongkar Mafia Anggaran

Kompas.com - 13/08/2011, 13:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat berharap, Nazaruddin bersedia membongkar dugaan mafia anggaran di Badan Anggaran DPR. Ini penting, menurut Patra, untuk membersihkan sejumlah tudingan yang pernah diarahkan Nazar kepada Partai Demokrat.

"Kami senang kalau yang bersangkutan bisa membongkar mafia anggaran," ungkapnya dalam diskusi mingguan di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (13/8/2011).

Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games menuding terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran APBN di Badan Anggaran. Uang hasil penyalahagunaan itu antara lain mengalir ke Partai Demokrat.

Misalnya, ia menyebut, PT Anugerah Nusantara yang sahamnya dimilikinya bersama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mendapatkan proyek pembangunan kompleks olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Jawa  Barat, dengan cara tidak wajar.

Duit hasil kongkalingkong itu kemudian, tutur Nazaruddin, antara lain mengalir untuk membiayai Kongres Partai Demokrat dan pemenangan Anas sebagai Ketua Umum.

Patra mengatakan, APBN untuk tahun anggaran 2010-2011 mencapai Rp 1.200 triliun kerap ditentukan secara politik oleh 85 orang perwakilan fraksi yang duduk di Badan Anggaran. Prosesnya pun kerap tak transparan kepada rakyat sebagai pemilik uang tersebut.

Dalam kesempatan itu, Patra membantah partainya terlibat dalam dugaan penyelewengan di Badan Anggaran. Alasannya, dituturkan Patra, Partai Demokrat masih muda sehingga tidak mungkin lihai melakuan penyelewengan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com