Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Panggil Pejabat Grup Bakrie

Kompas.com - 08/08/2011, 23:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Jaksa Penuntut Umum perkara dugaan korupsi dan pencucian uang Gayus H Tambunan menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah pejabat perusahaan Grup Bakrie untuk bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hal itu disampaikan anggota tim jaksa, Kuntadi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/8/2011). "Pasti, ada dalam daftar (saksi)," katanya.

Namun, Kuntadi belum dapat memastikan siapa saja pejabat Grup Bakrie yang akan dimintai keterangannya dalam persidangan Gayus. Ia hanya memastikan bahwa mereka termasuk dalam daftar 88 saksi yang akan dihadirkan jaksa di persidangan kasus Gayus.

Pada Pengadilan Tipikor, Gayus didakwa empat perkara sekaligus. Salah satunya, Gayus didakwa menerima pemberian uang sekitar Rp 35 miliar dari Alif Kuncoro, perantara penerima order dari tiga perusahaan Grup Bakrie yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin.

Pada 2005, Alif meminta Gayus membuat surat banding dan surat bantahan untuk kepentingan PT Bumi Resources. Sebagai imbalannya, Gayus meminta 500.000 dollar AS untuk dirinya dan 500.000 dollar AS lagi untuk Panitera Pengadilan Pajak Majelis 10 Idris Irawan. Tetapi, uang untuk Idris itu malah digunakan Gayus untuk kepentingannya.

Kemudian Alif kembali meminta Gayus mengurus terbitnya Surat Ketetapan Pajak PT KPC periode 2001-2005 dengan dibantu Maruli Pandapotan Manurung. Sebagai kompensasinya, Gayus menerima 500.000 dollar AS.

Selain itu, sekitar awal 2008, Alif  kembali menemui Gayus untuk meminta bantuan agar PT KPC dan PT Arutmin mendapatkan sunset policy. Gayus membantu membetulkan Laporan Keuangan dan Pembukuan PT KPC dan Arutmin kemudian mendapat imbalan sebesar 2 juta dollar AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com