Gambaran Kualitas Pejabat Publik Rendah

Kompas.com - 03/08/2011, 22:42 WIB
EditorRobert Adhi Kusumaputra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie soal pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggambarkan rendahnya kualitas dari elite politisi Indonesia sekarang.

Meskipun yang bersangkutan berusaha berkelit dari berbagai kritik, sulit dimungkiri jika pernyataan itu memang mencerminkan pikiran Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.

"Pernyataan adalah manifestasi dari pikiran sehingga tidak bisa dipandang sepele begitu saja. Kalau setiap pejabat publik bebas berbicara apa pun seperti pernyataan konyol Marzuki Alie, tidak bisa dibayangkan bagaimana roda pemerintahan ini bisa berjalan efektif," kata Hendardi, di Jakarta, Rabu (3/8/2011).

Menurut dia, sebenarnya sah-sah saja seseorang mengutarakan pikiran dalam alam demokrasi seperti sekarang. Namun, sebagai pejabat publik, semestinya hak berpendapat itu harus dikelola dengan baik sehingga bisa menghasilkan komentar yang lebih produktif bagi agenda bangsa untuk memberantas korupsi. Hindari komentar yang kontraproduktif bagi perjuangan bersama memberantas korupsi yang sudah merajalela di negeri ini.

Pernyataan Marzuki, lanjut Hendardi, bukanlah tanpa maksud dan perenungan. Patut diduga, gagasan pembubaran KPK itu mencerminkan kehendak politik pribadi dan atau mungkin sebagian elite Partai Demokrat. Bukan rahasia lagi, beberapa pengurus partai itu disebut-sebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebagai pihak-pihak yang menerima uang pelicin dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011.

Pernyataan Marzuki sejatinya tidak berpengaruh langsung pada penegakan hukum karena dia memang bukan penegak hukum. Namun, gagasan yang terkesan negotiable (mengandung unsur tawar-menawar) dengan koruptor dan benci dengan lembaga KPK itu akan membuka ruang lebar bagi para koruptor untuk bangkit kembali dan terus melakukan perlawanan dengan berbagai cara. Tentu saja, kondisi ini akan merugikan pemberantasan korupsi.

"Secara politik, dampak paling nyatanya adalah citra Partai Demokrat yang semakin merosot," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Belajar dari kasus ini, Hendardi berharap, para politisi seyogianya menahan diri dalam berkomentar. Semakin banyak pernyataan aneh, kian tergerus kepercayaan publik kepada pemerintah. Percuma saja merebut ruang publik untuk berkampanye jika kualitas politisnya rendah. Lebih baik bekerja dan menyampaikan hasil kerja itu kepada rakyat.

"Politik Indonesia lebih membutuhkan kerja nyata ketimbang pernyataan yang kualitasnya rendah," kata Hendardi menambahkan.

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

    Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

    Nasional
    Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

    Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

    Nasional
    Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

    Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

    Nasional
    Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

    Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

    Nasional
    Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

    Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

    Nasional
    Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

    Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

    KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

    Nasional
    Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

    Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

    Nasional
    Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

    Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

    Nasional
    Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

    Tanggal Merah Tahun Baru Islam Digeser dari 10 Jadi 11 Agustus, Maulid Nabi dari 19 Jadi 20 Oktober

    Nasional
    Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

    Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

    Nasional
    WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

    WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Politisi PKS: Perlu Koordinasi Kemendagri dan Kemenkes

    Nasional
    Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

    Pernah Tangani Kasus Bom Bali, Calon Hakim Agung Nilai Perlu Dialog Atasi Radikalisme

    Nasional
    Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

    Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

    Nasional
    Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

    Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X