Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahasiswa Trisakti Tolak Bambang Widjojanto

Kompas.com - 02/08/2011, 14:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Keluarga Besar Trisakti menyebarkan siaran pers kepada wartawan yang isinya menolak pencalonan Bambang Widjojanto sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2011-2015.

Siaran pers tersebut dibagikan di sela-sela proses seleksi tahap tiga calon pimpinan KPK di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa (2/8/2011). Mereka menolak Bambang karena advokat itu membela rektor Universitas Trisakti, Thoby Mutis.

"Seharusnya advokat itu tegakkan hukum, bukan menghalang-halangi aparat mengeksekusi Thoby," ujar anggota Forum Keluarga Besar Trisakti, Achmad Zulkarnain.

Menurut Zulkarnain, Thoby yang menjadi klien Bambang melakukan pelanggaran hukum dengan memalsukan surat Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan Nasional tanggal 7 September 2010 tentang pengurusan aset Universitas Trisakti.

Selain itu, kata Zulkarnain, Thoby melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mempertahankan posisinya sebagai rektor. Bedasarkan putusan Mahkamah Agung, katanya, Thoby sudah diberhentikan sebagai rektor Trisaksti sejak September 2002 namun hingga kini masih memakai jabatan rektornya. Dalam hal ini, Bambang dinilai turut menghalang-halangi eksekusi terhadap Thoby.

Tak ambil pusing

Menanggapi hal tersebut, Bambang tidak ambil pusing. Menurut dia, putusan MA terhadap Thoby merupakan putusan non-excutable atau tidak dapat dieksekusi. Sehingga, Thoby dapat menolak eksekusi putusan tersebut.

"Ada banyak yah yang mengatakan itu non-executable. Jadi itu hak orang dan saya menjalankan profesi. Orang diperkenankan untuk menolak eksekusi yang non-excutable," katanya.

Namun Bambang menolak jika dikatakan membela orang yang berperkara korupsi. Justru, katanya, dengan membela Thoby yang termasuk pihak senat Usakti, dia telah berupaya menyelamatkan aset negara yang hendak diprivatisasi.

Dia lantas menjelaskan, Universitas Trisakti merupakan aset negara yang hendak dicaplok oleh oleh pihak swasta yang mengatasnamakan Yayasan Trisakti.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com