Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik Kiemas Tak Salahkan Marzuki

Kompas.com - 02/08/2011, 12:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Taufik Kiemas menilai pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Alie tidak menyalahi aturan. Taufik sepakat kalau memang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berada di titik nadir, tak ada salahnya wacana pembubaran KPK dilontarkan. Ia mengaku, tak merasa ada skenario untuk melemahkan KPK.

"Saya rasa enggak ada (upaya melemahkan KPK), isi UU-nya sudah begitu. Jadi kalau polisi dan jaksa sudah tidak sanggup ya dibentuk KPK. Tapi kalau KPK sudah tidak sanggup, tapi kan katanya sudah di titik nadir, sekarang dikembalikan ke polisi atau jaksa lagi atau bagaimana," ungkapnya di Gedung DPR RI, Selasa (2/8/2011).

Merujuk kepada sejarah pembentukan KPK, Taufik mengatakan KPK dibentuk karena peran polisi dan jaksa yang sudah tak signifikan lagi dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Politisi PDI Perjuangan ini menilai, jika KPK sudah tak mampu menjalankan peran utamanya, maka keberadaan KPK ke depannya pun perlu dipertimbangkan.

"Tinggal itu aja masalahnya. Saya rasa Pak Marzuki tidak sedikitpun menyalahi aturan," tambahnya.

Mengenai kebutuhan negara terhadap keberadaan KPK, Taufik juga enggan berkomentar banyak. Menurutnya, pertanyaan itu seharusnya dikembalikan kepada KPK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan super.

"Kalau ini sudah di titik nadir, polisi di titik nadir, bagaimana caranya republik kita ini maju. Polisi dan jaksa sudah tidak dipercaya, sekarang KPK sudah tidak dipercaya. Jadi bagaimana kita ini. Seharusnya berunding semua orang-orang yang pintar masalah hukum. KPK itu kan adhoc, kalau dianggap polisi dan jaksa sudah mampu, ya harusnya membubarkan diri," tandasnya.

Wacana pembubaran KPK dan pemutihan bagi para koruptor dilontarkan Marzuki Alie Jumat lalu. Menurut politisi Demokrat ini, KPK lebih baik dibubarkan jika Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK tak lagi dapat menemukan calon yang kredibel untuk memimpin KPK ke depannya. Marzuki pun menuai kecaman dari berbagai pihak atas pernyataannya tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com