Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi di DPR RI Harus Nyatakan Sikap

Kompas.com - 01/08/2011, 20:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi-fraksi di DPR RI harus menentukan sikap politik terhadap pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Alie mengenai pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sikap politik itu sangat penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa fraksi-fraksi di DPR RI masih memiliki komitmen yang tinggi untuk melindungi institusi KPK dan memberantas korupsi sebagai agenda besar bangsa Indonesia.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Romo Benny Susetyo sebagai perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Senin (1/8/2011). "Marzuki Alie 'kan Ketua DPR. Kalau Marzuki Alie setuju membubarkan KPK, fraksi-fraksi di DPR perlu menentukan sikap terkait pernyataan itu," kata Benny.

Jika fraksi-fraksi di DPR setuju membubarkan institusi KPK, lanjut Benny, berarti fraksi-fraksi di DPR tidak memiliki komitmen memberantas korupsi sebagai agenda besar bangsa Indonesia. "Saya kira itu masalah yang serius. Kalau fraksi-fraksi tidak mengambil sikap, itu menunjukkan seluruh parpol tidak memiliki komitmen memberantas korupsi," tuturnya.

Selain itu, lanjut Benny, pernyataan Marzuki Alie juga bertentangan atau kontradiksi dengan garis perjuangan Partai Demokrat. Perjuangan Partai Demokrat sebagaimana dalam kampanye sangat jelas, yaitu antikorupsi.

Jika ada kader Partai Demokrat yang ingin membubarkan KPK dan membiarkan koruptor berkembang, hal itu sudah bertentangan dengan garis perjuangan Partai Demokrat. Oleh karena itu, sanksi pencopotan Marzuki Alie perlu dipertimbangkan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Nasional
    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Nasional
    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Nasional
    Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

    Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Nasional
    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Nasional
    Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Nasional
    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com