Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Koruptor Dimaafkan Saja...

Kompas.com - 29/07/2011, 16:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk memberantas korupsi, ada beberapa langkah yang ditawarkan oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Pertama, dengan menutup transaksi tunai di atas nominal tertentu dan digantikan dengan transaksi melalui sistem perbankan sehingga menutup kemungkinan transaksi gelap.

Kedua, menyiapkan RUU pembuktian terbalik dalam upaya pemberantasan korupsi dan, yang terakhir, adalah pemutihan. Pemutihan seperti apa yang dimaksudkannya?

"Semua orang (koruptor) yang ada di luar negeri, uang-uang kotor silakan masuk ke dalam negeri dikenakan pajak. (Mereka) kita maafkan, berikan pengampunan, tapi laporkan semuanya di-clear-kan. Kita mulai dari awal dengan sesuatu hal yang baru. Kita tak usah lagi bicara hal yang di belakang supaya kita tak ada urusan lagi dengan masa lalu. Kita saling maaf-memaafkan. Seluruh bangsa Indonesia saling maaf-memaafkan. Seluruh koruptor kita panggil ke dalam. Uangnya di luar negeri kita suruh bawa pulang semua, tapi dikenakan pajak," katanya di Gedung DPR, Jumat (29/7/2011).

Politisi Demokrat ini mencontohkan, jika uang gelap dari luar negeri yang masuk sebesar Rp 1.000 triliun, dan dipotong 20 persen saja, maka negara akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 200 triliun. "Itu kan Rp 200 triliun bisa masuk ke kas negara untuk investasi dan sebagainya," tambahnya.

Setelah melakukan langkah-langkah ini, lanjutnya, aparat penegak hukum bisa memaksimalkan aturan pembuktian terbalik yang sudah disusun dalam konstitusi. Dengan demikian, Marzuki yakin bahwa pemberantasan korupsi bisa berjalan maksimal. "Saya yakin lima tahun Indonesia bisa bersih. Kita memang harus punya keberanian politik yang besar," ungkapnya.

Terkait sejumlah kader Partai Demokrat yang diduga terlibat kasus korupsi, Marzuki enggan berkomentar. Namun, dirinya memercayakan penelusuran lebih lanjut oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Hanya saja, menurutnya, rekan-rekannya seperti Angelina Sondakh dan Mirwan Amir masih patut dipercaya. "BlackBerry Messenger kan bisa dibuat namanya Angie, namanya Rosa juga. Saya berpikir positif sajalah. Saya percaya dengan Angie bahwa dia tidak terlibat sama sekali, bahwa itu bohong dan sampai saat ini saya masih percaya," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com