Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indahnya RUU BPJS, Asal....

Kompas.com - 29/07/2011, 10:56 WIB

Kedua, badan hukum wali amanah yang otonom itu rancu dalam sistem hukum kita karena kita hanya mengenal badan hukum publik dan privat. Dalam praktiknya, badan hukum model trust fund untuk semua BUMN yang mengelola dana yang sangat besar itu cenderung komersial malah, seperti badan hukum perguruan tinggi, itu kan cenderung komersial, cenderung orientasinya profit, keuntungan dan basis. Nirlaba itu bukan tidak boleh mendapat laba. Itu definisinya kan boleh mempergunakan uang itu untuk kepentingan investasi.  

Masalah yang ketiga, yang menjadi dasar pertentangan dari spirit yang bagus tadi itu adalah tentang bolehnya digunakan sumber keuangan ini untuk kepentingan investasi tanpa pembatasan yang jelas. Misalnya, investasi sekarang itu hampir menjadi sesuatu yang sangat berisiko.

Kita melihat investasi bisa digunakan di luar negeri, bisa untuk kegiatan spekulasi, bisa juga digunakan untuk kegiatan membeli obligasi negara di dalam maupun di luar negeri. Padahal, ini kan dana rakyat, dana yang dijaminkan untuk rakyat. Bagaimana kalau suatu saat dana ini hilang? Perusahaan-perusahaan tempat mereka berinvestasi rugi? Siapa yang tanggung jawab? Negara? Tidak ada, karena tidak ada pembatasan yang jelas.

Undang-undang itu tidak boleh rancu, tidak boleh menimbulkan interpretasi macam-macam, dan tidak boleh menimbulkan kewenangan yang berlebihan kepada pengurusnya sehingga dia dapat menggunakan untuk sesuatu di luar tujuan, misalnya dia kan nirlaba. Jadi, sesuatu di luar tujuan itu seharusnya menurut akumulasi keuntungan. Tapi, kalau dia bisa menggunakan untuk kepentingan investasi luar negeri, itu yang jadi berbahaya. Di sini tiga hal yang menjadi pertentangan, kepesertaan, institusi yang otonom, dan penggunaan keuangan untuk kepentingan investasi.

Jadi, sekarang pertentangannya bukan sekadar versi DPR versus pemerintah lagi, tapi DPR versus rakyat?

Kalau saya lihat pertentangan DPR dan pemerintah ini tidak substantif (baca: Langkah Linglung RUU BPJS). Dia tidak mempersoalkan iuran kepesertaan, tapi yang dipersoalkan hanya seperti sharing kekuasaan saja di dalam badan hukum yang baru melalui transformasi.

Padahal bagi kami, yang harus dipermasalahkan adalah perdebatan mendasar tentang definisi jaminan sosial. Jaminan sosial harus dibedakan dengan asuransi. Jaminan sosial yang wajib itu harus diselenggarakan oleh negara dan asuransi sosial yang sukarela harus dikerjakan oleh BUMN yang kuat.

Sekarang banyak masalah di dalam BUMN kita. Itu memang harus dibenahi, tapi itu persoalan yang lain. Kita harus menyelenggarakan jaminan sosial sukarela itu harus oleh BUMN yang kuat. Yang wajib harus diselenggarakan oleh badan hukum publik, yaitu negara. Itu wajib karena itu menyangkut seluruh rakyat.

Nah, saya melihat perdebatan pemerintah dan DPR tidak pada substansi. Padahal, kami dari gerakan rakyat, dari kelompok buruh, menginginkan suatu sistem jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat dan itu harus dibiayai oleh negara melalui APBN terhadap jaminan-jaminan yang paling mendasar yaitu kesehatan dan pendidikan.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Nasional
    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Nasional
    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    Nasional
    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Nasional
    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Nasional
    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Nasional
    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Nasional
    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Nasional
    Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Nasional
    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Nasional
    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

    Nasional
    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com