Mereka Menolak RUU BPJS

KOMPAS.com — Lho? Satu kata tanya ini pasti akan langsung terpikirkan ketika mendengar bahwa ada sejumlah kelompok yang tidak menghendaki disahkannya Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Massa pro-kontra Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) pun kerap berjumpa di jalanan ketika sedang menggelar aksi-aksi demonstrasi. Konferensi pers secara bergantian pun hadir di gedung dan restoran untuk mendukung dan menolak RUU BPJS.

Kubu menolak RUU BPJS dimotori oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Dengan gamblang, Siti menjelaskan alasan mendasar penolakan terhadap RUU BPJS dalam keterangan pers di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu. Menurutnya, RUU BPJS yang tengah dibahas di DPR bertentangan dengan semangat UUD 1945.  Apa alasannya?

Pertama, Siti menilai konsep penarikan iuran wajib tanpa pandang bulu dari setiap warga negara setiap bulan seperti yang tertulis dalam Pasal 17 UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak adil. Undang-undang ini adalah dasar pembentukan BPJS.

Kedua, ada sanksi yang mengikat bagi warga negara yang tak bisa membayar iuran. Ketiga, majikan juga diwajibkan menarik iuran dari buruhnya. Terakhir, Siti pun menilai ada kepentingan asing di balik upaya mengesahkan RUU BPJS.

"Jadi, meski BPJS itu katanya jaminan sosial, tetapi intinya menarik iuran paksa. Ini akan menguntungkan (negara). Tidak sesuai dengan konstitusi," ujarnya.

Menurut anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini, sistem iuran justru membuat RUU BPJS jelas-jelas melanggar konstitusi karena mengubah jaminan sosial yang seharusnya adalah hak rakyat menjadi kewajiban rakyat.

Akibatnya, memiskinkan rakyat serta mempertajam konflik majikan dan buruh. Belum lagi konsep peleburan empat BUMN yang membahayakan dana rakyat triliunan rupiah.

Siti menegaskan, UUD 1945 telah mengatur bahwa jaminan sosial merupakan kewajiban negara terhadap seluruh rakyat sebagai perwujudan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak warga negara. Maka sudah selayaknya, negaralah yang bertanggung jawab. Jika diterapkan dengan sistem iuran, Siti berpendapat ini tak ubahnya seperti asuransi.

"Jaminan sosial dan asuransi sosial itu isinya jauh berbeda. Jaminan sosial itu jaminan sosial. Kalau asuransi sosial, rakyat disuruh nyicil sendiri. Hati-hati kalau BPJS ditetapkan. Tukang bakso, tukang singkong itu harus membayar. Kalau enggak bayar, itu ada sanksi. Ini jahatnya. UU kok malah menginjak rakyat. Jadi tiap peserta wajib membayar," tegasnya.

Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono pun menyatakan penolakan serupa. Menurut dia, federasi telah melakukan survei dan mendapati 90 persen rakyat dari responden para pekerja BUMN menolak RUU BPJS versi DPR. Potensi masuknya intervensi asing sangat besar. Federasi serta-merta pula menolak transformasi empat BUMN.

"Saya rasa ini bukan kepentingan rakyat Indonesia lagi yang diperjuangkan, tapi kepentingan asing. Karena, nanti dengan adanya BPJS tidak tertutup kemungkinan BPJS itu akan dikelola oleh asing. Ini sangat bahaya," ujarnya.

Anggota Pansus RUU BPJS Rieke Diah Pitaloka membantah anggapan yang dilontarkan Siti Fadhilah. Menurut Rieke, Siti telah melakukan pembohongan publik. Tentu saja, negara akan membayar iuran untuk rakyat miskin yang memang tidak mampu.

"Tukang bakso, tukang singkong katanya dipaksa untuk dipungut biaya, itu kebohongan publik. Semua jaminan sosial untuk rakyat itu ditanggung seumur hidup. Memang secara bertahap, mulai dari jaminan kesehatan,” katanya.

Menurut politisi PDI-P ini, DPR berniat membentuk UU yang melindungi rakyat. Namun, pemerintah dan sejumlah kubu malah sibuk mempertahankan dana rakyat yang kini diputar-putar dalam investasi oleh keempat BUMN tersebut. Padahal, dana tersebut seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat sendiri.

Rieke meminta semua pihak berpikir jernih bahwa RUU ini menghendaki pengelolaan uang rakyat yang diorientasikan untuk kepentingan rakyat banyak, terutama mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi, bukan sekadar untuk orientasi profit semata.

***

 Unjuk rasa mendesak pengesahan RUU BPJS

____________________

Baca Juga:

Duduknya Perkara (1): Langkah Linglung RUU BPJS

Duduknya Perkara (2): Indahnya RUU BPJS, Asal.....