Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasir, Sepupu Nazaruddin, Buka Suara

Kompas.com - 25/07/2011, 10:04 WIB

BOGOR, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Muhammad Nasir, meminta Nazaruddin untuk tidak banyak bicara dan membuat pernyataan yang dapat memperkeruh suasana. Hal itu dianggapnya sangat tidak baik untuk Partai Demokrat.

"Kalau Nazaruddin masih di luar negeri, lebih baik diam karena tidak baik buat partai,"ujar Nasir saat ditemui usai acara penutupan Rakornas Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/7/2011).

Nasir yang mengaku sebagai saudara sepupu Nazaruddin ini juga mendesak agar mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu memenuhi panggilan KPK untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya.

"Segera Nazaruddin pulang untuk melaksanakan proses hukum KPK. Saya minta Pak Nazaruddin segera balik ke Indonesia," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini juga meminta tidak membicarakan persoalan yang melilit Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Jangan membicarakan ketua umum karena masih satu partai, tidak baik,"pungkasnya.

Nasir menggantikan posisi Nazaruddin di Komisi III DPR menyusul buronnya Nazaruddin yang tersandung perkara dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang.

Belakangan nama Nasir disebut-sebut dalam perkara lain yang juga diduga melibatkan Nazaruddin. Nasir disebut sebagai salah satu komisaris PT Mahkota Negara yang menjadi perusahaan rekanan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2007-2008.

Diduga, ada proses yang tidak beres di balik kemenangan perusahaan itu dalam proyek di dua kementerian tersebut. KPK telah mengeluarkan surat pencegahan terhadap Nasir ke luar negeri.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Nasional
    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Nasional
    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Nasional
    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Nasional
    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Nasional
    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Nasional
    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Nasional
    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com