Gara-gara Sidang Kabinet, Rapat BPJS Batal

Kompas.com - 15/07/2011, 14:52 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat kerja lanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dijadwalkan siang ini, Jumat (15/7/2011), batal diselenggarakan. Pemerintah membatalkan rapat kerja ini secara sepihak karena alasan harus mengikuti sidang kabinet di Kantor Presiden.

Pemberitahuan dari pemerintah dilayangkan melalui faksimile pada pukul 12.44. Surat itu berisi permintaan untuk menjadwalkan ulang rapat kerja karena delapan menteri yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU BPJS bersama DPR, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Menteri Sosial, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM, harus mengikuti sidang kabinet tersebut.

"Bersama ini dengan hormat, kami mohon agar rapat kerja dimaksud dapat dijadwalkan kembali mengingat pada saat yang bersamaan para menteri sebagaimana disebutkan di atas dijadwalkan untuk menghadiri sidang kabinet," demikian tertulis dalam surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia P Nasution.

Sementara itu, di dalam ruang rapat Komisi IX DPR, sejumlah anggota panitia khusus sudah hadir, seperti politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka dan Wakil Ketua Pansus Surya Chandra Suropaty.

Karena batal, akhirnya anggota pansus menggelar audiensi dari Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS). Pembatalan oleh pemerintah dinilai membingungkan karena dalam rapat kerja tadi malam, Kamis (14/7/2011), pemerintah setuju agar rapat diskors dan dilanjutkan pada Jumat siang ini.

Namun, tak satu pun dari delapan menteri yang datang pada rapat yang dijadwalkan pukul 14.00. Sidang kabinet sendiri dijadwalkan akan digelar pada pukul 15.00.

Sebelumnya, rapat tadi malam gagal menyepakati soal transformasi empat BUMN penyelenggara jaminan sosial yang ada saat ini, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen.

Pemerintah tak ingin kata "menyeluruh" tercantum sebagai kesepakatan. Pemerintah mengusulkan kata menyeluruh diganti dengan kata "bertahap". Sementara, DPR bersikeras agar poin menyeluruh dimasukkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Besok, Prabowo-Cak Imin Berangkat Bareng ke KPU dari Masjid Sunda Kelapa

    Besok, Prabowo-Cak Imin Berangkat Bareng ke KPU dari Masjid Sunda Kelapa

    Nasional
    Pengamat Sebut Jokowi 'Ada Hati' dengan Prabowo sebagai Capres 2024

    Pengamat Sebut Jokowi 'Ada Hati' dengan Prabowo sebagai Capres 2024

    Nasional
    Pengamat: Sangat Masuk Akal jika Jokowi Dekat dan Dukung Prabowo

    Pengamat: Sangat Masuk Akal jika Jokowi Dekat dan Dukung Prabowo

    Nasional
    Kontroversi Hendra Kurniawan, Jenderal yang Diduga Larang Keluarga Buka Peti Jenazah Brigadir J

    Kontroversi Hendra Kurniawan, Jenderal yang Diduga Larang Keluarga Buka Peti Jenazah Brigadir J

    Nasional
    LPSK Akan Temui Bharada E di Tahanan

    LPSK Akan Temui Bharada E di Tahanan

    Nasional
    Pengacara Ungkap Bharada E Diperintah Atasan untuk Tembak Brigadir J

    Pengacara Ungkap Bharada E Diperintah Atasan untuk Tembak Brigadir J

    Nasional
    Istri Ferdy Sambo ke Mako Brimob: Saya Percaya dan Mencintai Suami Saya

    Istri Ferdy Sambo ke Mako Brimob: Saya Percaya dan Mencintai Suami Saya

    Nasional
    Partai Republiku Indonesia, Hanura, PKB, dan Gerindra Daftar Jadi Peserta Pemilu Besok

    Partai Republiku Indonesia, Hanura, PKB, dan Gerindra Daftar Jadi Peserta Pemilu Besok

    Nasional
    Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu Partai Gelora Dinyatakan Lengkap

    Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu Partai Gelora Dinyatakan Lengkap

    Nasional
    Polri Tahan Sopir dan Ajudan Istri Irjen Ferdy Sambo

    Polri Tahan Sopir dan Ajudan Istri Irjen Ferdy Sambo

    Nasional
    Sebulan Usai Brigadir J Tewas: Bharada E Tersangka, Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan Dicopot

    Sebulan Usai Brigadir J Tewas: Bharada E Tersangka, Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan Dicopot

    Nasional
    Pengacara: Bharada E Sudah Lebih Lega, Keterangannya Dicatat dalam BAP

    Pengacara: Bharada E Sudah Lebih Lega, Keterangannya Dicatat dalam BAP

    Nasional
    KPU Bentuk 8 Tim untuk Proses Pendaftaran Pemilu, 6 di Antaranya Urus Verifikasi

    KPU Bentuk 8 Tim untuk Proses Pendaftaran Pemilu, 6 di Antaranya Urus Verifikasi

    Nasional
    Striving for Equality, Nilai Kesetaraan ASEAN Para Games 2022 Sejalan dengan Sustainable Pathway MIND ID

    Striving for Equality, Nilai Kesetaraan ASEAN Para Games 2022 Sejalan dengan Sustainable Pathway MIND ID

    Nasional
    Bharada E Sebut Sejumlah Nama yang Terlibat di Kasus Brigadir J dalam BAP-nya

    Bharada E Sebut Sejumlah Nama yang Terlibat di Kasus Brigadir J dalam BAP-nya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.