Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Transformasi Menyeluruh, BPJS Masih Mentok

Kompas.com - 15/07/2011, 09:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah berdiskusi panjang lebar sejak pukul 20.00 hingga pukul 00.00, Kamis (14/7/2011), Pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial DPR RI dan pemerintah tak kunjung memperoleh kata sepakat mengenai transformasi menyeluruh empat BUMN penyelenggara jaminan sosial yang ada saat ini, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri dan PT Taspen.

Hingga akhir, pemerintah tak ingin kata "menyeluruh" tercantum sebagai kesepakatan. Pemerintah, melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menghendaki kata "menyeluruh" dalam butir kesimpulan terkait transformasi empat BUMN, meliputi program, aset, karyawan, peserta dan kelembagaan diganti dengan kata "bertahap".

"Kami minta diganti dengan 'bertahap', Pak. Pansus RUU BPJS dan pemerintah menyepakati akan ada transformasi secara bertahap mengenai program, aset, karyawan, peserta dan kelembagaan dari keempat BUMN," ungka Armida di depan para anggota Pansus.

Sementara itu, DPR bersikeras agar poin menyeluruh dimasukkan karena menurut dewan, jika BUMN berbentuk PT dan bertujuan mencari laba tidak boleh lagi mengelola jaminan sosial dasar, seperti jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja untuk rakyat. Pasalnya, UU SJSN sudah mengamanatkan pengelolaan jaminan sosial dasar pada BPJS baru.

DPR berpendapat, jika keempatnya tetap ingin mengelola, maka harus melebur kepada BPJS baru secara keseluruhan. Lagipula, lanjut Anggota Pansus RUU BPJS DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Menteri Keuangan Agus Martowardojo sendiri sebagai kapten pemerintah dalam pembahasan RUU ini sudah menyetujui terjadinya transformasi menyeluruh terhadap empat BUMN dalam rapat kerja 25 Mei lalu.

"Ini gimana. Kita sudah buka transkripnya Menteri Keuangan setuju. Kenapa sekarang susah sekali? Memang pada implementasinya akan bertahap kok tergantung dari kerangka waktu. Tidak mungkin cepat," kata politisi PDI-P itu.

Karena tidak juga menelurkan kata sepakat, akhirnya Pansus menyepakati rapat diskors dan akan dilanjutkan pada Jumat (15/7/2011) siang. Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar Shihab mengatakan rapat lanjutan Pansus dan pemerintah siang ini akan membahas laporan Panja dan persoalan transformasi.

Suasana di dalam ruang rapat sempat ramai karena sejumlah aktivis yang diperkenankan ikut memantau jalannya rapat berteriak tanda tak puas dengan pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Nasional
    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Nasional
    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Nasional
    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    Nasional
    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Nasional
    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Nasional
    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Nasional
    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    Nasional
    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Nasional
    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Nasional
    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Nasional
    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Nasional
    Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

    Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com