Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Transformasi Menyeluruh, BPJS Masih Mentok

Kompas.com - 15/07/2011, 09:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah berdiskusi panjang lebar sejak pukul 20.00 hingga pukul 00.00, Kamis (14/7/2011), Pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial DPR RI dan pemerintah tak kunjung memperoleh kata sepakat mengenai transformasi menyeluruh empat BUMN penyelenggara jaminan sosial yang ada saat ini, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri dan PT Taspen.

Hingga akhir, pemerintah tak ingin kata "menyeluruh" tercantum sebagai kesepakatan. Pemerintah, melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menghendaki kata "menyeluruh" dalam butir kesimpulan terkait transformasi empat BUMN, meliputi program, aset, karyawan, peserta dan kelembagaan diganti dengan kata "bertahap".

"Kami minta diganti dengan 'bertahap', Pak. Pansus RUU BPJS dan pemerintah menyepakati akan ada transformasi secara bertahap mengenai program, aset, karyawan, peserta dan kelembagaan dari keempat BUMN," ungka Armida di depan para anggota Pansus.

Sementara itu, DPR bersikeras agar poin menyeluruh dimasukkan karena menurut dewan, jika BUMN berbentuk PT dan bertujuan mencari laba tidak boleh lagi mengelola jaminan sosial dasar, seperti jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja untuk rakyat. Pasalnya, UU SJSN sudah mengamanatkan pengelolaan jaminan sosial dasar pada BPJS baru.

DPR berpendapat, jika keempatnya tetap ingin mengelola, maka harus melebur kepada BPJS baru secara keseluruhan. Lagipula, lanjut Anggota Pansus RUU BPJS DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Menteri Keuangan Agus Martowardojo sendiri sebagai kapten pemerintah dalam pembahasan RUU ini sudah menyetujui terjadinya transformasi menyeluruh terhadap empat BUMN dalam rapat kerja 25 Mei lalu.

"Ini gimana. Kita sudah buka transkripnya Menteri Keuangan setuju. Kenapa sekarang susah sekali? Memang pada implementasinya akan bertahap kok tergantung dari kerangka waktu. Tidak mungkin cepat," kata politisi PDI-P itu.

Karena tidak juga menelurkan kata sepakat, akhirnya Pansus menyepakati rapat diskors dan akan dilanjutkan pada Jumat (15/7/2011) siang. Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar Shihab mengatakan rapat lanjutan Pansus dan pemerintah siang ini akan membahas laporan Panja dan persoalan transformasi.

Suasana di dalam ruang rapat sempat ramai karena sejumlah aktivis yang diperkenankan ikut memantau jalannya rapat berteriak tanda tak puas dengan pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Nasional
    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Nasional
    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

    Nasional
    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Nasional
    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Nasional
    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Nasional
    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

    Nasional
    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com