Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Memulangkan Nazaruddin Itu Gampang

Kompas.com - 11/07/2011, 09:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Advokat senior Todung Mulya Lubis mengemukakan, memulangkan M Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, ke Indonesia bukanlah suatu hal yang sulit. Hanya diperlukan ketegasan pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhyono.

Jika benar Nazaruddin berada di salah satu negara ASEAN, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua ASEAN, kata Todung, dapat menghubungi kepala negara tempat Nazaruddin berada untuk meminta bantuan memulangkan tersangka dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games itu.

"Jangan dibuat complicated, ya. Sebagai Ketua ASEAN, Presiden SBY bisa minta bantuan, telepon, atau tulis surat ke masing-masing negara ASEAN," kata Todung di Jakarta, Minggu (10/7/2011).

Hingga kini, lokasi keberadaan Nazaruddin masih misterius. Presiden melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menginstruksikan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencari, menangkap, dan memulangkan Nazaruddin. Julian juga mengungkapkan, Nazaruddin berpindah-pindah dari negara anggota ASEAN yang satu ke anggota ASEAN lainnya.

Untuk mencari Nazaruddin, menurut Todung, juga bukan suatu hal yang sulit. "Sekarang aparat penegak hukum begitu lengkap, semua bisa dilacak, bisa disadap, SMS, telepon (dari Nazaruddin) yang berseliweran, itu bisa melokasikan (mencari lokasi) dia (Nazaruddin)," ungkapnya.

Nazaruddin meninggalkan Indonesia menuju Singapura sehari sebelum dicekal, yakni pada 23 Mei. Dia beralasan sedang menjalani pengobatan di Singapura. Namun, Kementerian Luar Negeri Singapura melalui siaran persnya (5/7/2011) menyatakan, anggota Komisi VII DPR itu sudah meninggalkan Singapura.

Melihat pernyataan lengkap Kementerian Luar Negeri Singapura, lanjut Todung, tampak bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak pernah meminta bantuan Pemerintah Singapura dalam mengupayakan pemulangan Nazaruddin saat politikus itu masih berada di "Negeri Singa".

"Inilah ketegasan yang kita minta, jangan di media saja, statement bahwa pulangkan Nazaruddin, kerahkan Kapolri, Interpol, tetapi Kemlu Singapura mengatakan, tidak ada surat dari Pemerintah Indonesia untuk relokasi Nazaruddin," paparnya.

Nazaruddin adalah tersangka dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang. Dia diduga menerima sejumlah pemberian atau janji terkait dugaan suap wisma atlet. Kasus tersebut juga melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, serta Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com