Presiden Dukung Busyro Menjabat 4 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK Busyro Muqoddas adalah empat tahun. Hal ini disampaikan Denny kepada para wartawan Istana Kepresidenan melalui layanan pesan singkat, Selasa (21/6/2011).

"Karena diputuskan masa jabatan pimpinan KPK adalah empat tahun, maka Keppres baru akan dikeluarkan untuk menyatakan masa jabatan Pak Busyro berakhir pada 2014," kata Denny.

Namun, Denny, yang juga Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, secara pribadi berpendapat, putusan MK terkait masa jabatan Busyro lebih dikarenakan sosok dan pribadinya yang berintegritas.

Seperti diwartakan, kuasa hukum para pegiat antikorupsi yang mengajukan pengujian masa jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqqodas, Alfon Kurnia Palma, mengatakan, Presiden harus segera mengeluarkan Keputusan Presiden untuk mengesahkan jabatan Busyro menyusul keputusan Mahkamah Konsitusi yang menetapkan masa jabatan Busyro adalah empat tahun. Keputusan Presiden (Keppres) No 129/P/-2010, yang mengatur masa jabatan Busyro Muqoddas sebagai KPK hanya setahun, harus dicabut.

"Kalau menurut saya, untuk menjamin kepastian hukumnya (Busyro Muqqodas), ya harus ada yang baru. Keppres yang menyatakan bahwa masa jabatan Pak Busyro Muqqodas selama satu tahun itu perlu dieliminasi dengan adanya putusan MK ini," ujar Alfon di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (20/6/2011).

Menurut dia, keputusan MK final dan mengikat setingkat dengan undang-undang. Untuk itu, semua lembaga negara wajib melaksanakan putusan ini.

"Cukup dibuat Keppres, yang menyatakan Pak Busyro menjabat selama empat tahun," ujar Alfon.

Busyro terpilih menggantikan Antasari Azhar yang terlibat tindak pidana pembunuhan terhadap Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain. Busyro hanya mengisi sisa masa jabatan Antasari yang akan berakhir tahun ini. Melalui permohonan uji materi yang diajukan para aktivis pegiat antikorupsi, MK mengubah ketentuan itu.