Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kamis, KPK Kembali Panggil Nazaruddin

Kompas.com - 14/06/2011, 17:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan untuk memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis (16/6/2011). Juru Bicara KPK Johan Budi, Selasa (14/6/2011) mengatakan, Nazaruddin akan diperiksa sebagai saksi. Kasus ini melibatkan mantan Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam, Mindo Rosalina Manulang (Direktur Pemasaran PT Anak Negeri), dan Manajer PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris. PT DGI adalah rekanan dalam proyek pembangunan tersebut.

"Sudah dilayangkan surat pemanggilan kedua terhadap Nazaruddin kemarin (13/6/2011) di rumahnya terkait kasus Sesmenpora," katanya di Jakarta.

KPK melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap Nazaruddin di tiga tempat yakni di rumah Nazaruddin di kawasan Pejaten Jakarta Selatan, di kantornya melalui Sekretariat Jenderal DPR, dan kepada Fraksi Partai Demokrat. "Hari ini dikirim ke DPR, fraksi dan Kesekjenan di DPR," ucapnya.

Johan belum mendapatkan informasi apakah surat pemanggilan yang kedua terhadap Nazar yang disampaikan ke tiga tempat itu ditolak atau diterima. Pada pemeriksaan pertama terhadap Nazar yang dijadwalkan pada Senin (13/6/2011) kemarin, anggota Komisi VII DPR itu mangkir. Nazaruddin tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya kepada KPK.

"Sampai saat ini belum ada informasi yang bersangkutan mengenai posisinya," kata Johan.

Kendati demikian, KPK, lanjut Johan, tetap melakukan pemanggilan sesuai prosedur hukum dengan mengirimkan surat pemanggilan kedua tersebut ke alamat yang sesuai dengan domisili Nazaruddin.

"Diketahui RT dan kelurahan setempat," tambah Johan.

Nazaruddin saat ini diduga tengah berada di Singapura untuk menjalani pengobatan. Ia ditemani istrinya, Neneng Sri Wahyuni yang juga dijadwalkan untuk diperiksa KPK pada Jumat pekan lalu. Neneng akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008. Namun, Neneng juga mangkir tanpa alasan.

Johan menambahkan, pihaknya akan menunggu itikad baik Nazaruddin untuk hadir pada pemanggilan kedua. Jika tidak, pada pemanggilan ketiga, lanjut Johan, KPK dapat melakukannya secara paksa. Namun Johan menegaskan, upaya pemanggilan paksa terhadan Nazaruddin masih jauh. Nama Nazaruddin disebut-sebut terlibat dalam dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games setelah Kamaruddin Simanjuntak, mantan kuasa hukum Rosa mengungkapkan bahwa politikus Partai Demokrat itu adalah atasan Rosa di PT Anak Negeri. Menurut cerita Rosa kepada Kamaruddin, Rosa hanya diperintah Nazaruddin selaku atasannya untuk mengantarkan El Idris menemui Wafid membawa cek senilai Rp 3,2 miliar. Namun keterangan tersebut kemudian dicabut Rosa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Nasional
    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Nasional
    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Nasional
    Ganjar Bubarkan TPN

    Ganjar Bubarkan TPN

    Nasional
    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    Nasional
    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    Nasional
    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Nasional
    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Nasional
    Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Nasional
    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Nasional
    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Nasional
    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com