Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Harus Ingat Pengesahan RUU BPJS

Kompas.com - 13/06/2011, 10:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan berpidato di Konferensi Internasional Perburuhan, dalam lawatannya ke Geneva, Swiss, Selasa (14/6/2011) mendatang. Presiden dijadwalkan akan berbicara mengenai kisah sukses pemerintah menangani masalah perburuhan. ILO memandang Indonesia sebagai salah satu negara yang dapat mengelola masalah perburuhan dengan baik.  Koordinator Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Surya Tjandra mengharapkan, pidato tersebut diharapkan juga diimbangi dengan pengesahan segera Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang saat ini tengah dibahas bersama DPR.

Menurutnya, jika pasca kunjungan ini disertai dengan komitmen pengesahan RUU BPJS menjadi UU BPJS yang menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kunjungan Presiden Yudhoyono dinilai membawa makna bagi seluruh pekerja dan rakyat Indonesia, dan tidak sekadar mencari citra semata.

"Kami sambut baik jika pidato Presiden Yudhoyono di ILO diimbangi dengan pengesahan seg era RUU BPJS menjadi UU BPJS sepulangnya dari sana. Kalau tidak, terus terang saja, percuma Presiden pidato. Itu , lagi-lagi, cuma mencari pencitraan semata, dan tidak berarti apa-apa bagi buruh dan rakyat Indonesia yang kini memimpikan jaminan sosial y ang sungguh-sungguh," kata Surya kepada Kompas, pagi ini.

Menurut Surya, rakyat Indonesia menunggu apa hasil konkrit kunjungan Presiden Yudhoyono ke Geneva, Swiss, dan bertemu dengan para petinggi buruh internasional.

"Batas waktu pembahasan dan pengesahan RUU BPJS tercatat pada tanggal 15 Juli mendatang. Sekarang hanya tinggal 21 hari lagi. Semoga kepergian Presiden sejalan d engan hasilnya yang penting bagi seluruh rakyat. Kalau tidak, Presiden memang cuma jalan-jalan saja ke Jenewa," tambah dia.

Jika pembahasan RUU ini tidak selesai sesuai tenggat waktu yang ada, maka pembahasannya akan dihentikan dan baru bisa dilanjutkan oleh DPR periode 2014-2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com