Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ipar SBY Calon Kuat Pengganti KSAD?

Kompas.com - 12/06/2011, 15:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — The Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial mendesak  Panglima TNI agar tidak hanya memberikan calon tunggal terkait pergantian Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam hal ini, nama Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang merupakan adik ipar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi pada pergantian KSAD ini merupakan hak prerogratif Presiden dengan mempertimbangkan usulan Panglima TNI, serta masukan dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi TNI.

Imparsial berharap tak ada sinyal nepotisme pada pemilihan KSAD itu. "Kami akui sesuai dengan Undang-Undang TNI Pasal 14 di mana Presiden punya hak prerogratif dalam memilih KSAD. Bukan berarti kami tidak menghormati Pramono Edhi Wibowo sebagai calon yang juga berpotensi. Namun, kami tetap mencegah agar pemilihan ini jangan sampai calon tunggal dan terjadinya nuansa nepotisme karena ada hubungan kekerabatan," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (12/6/2011).

Poengky bertutur sebaiknya dalam pengangkatan KSAD sudah sepantasnya juga dipertimbangkan beberapa syarat, seperti komitmen bebas dari pelanggaran HAM, bebas dari korupsi, dan terlepas dalam kasus hukum lainnya. Selain itu, KSAD diharapkan juga berkomitmen pada demokrasi dan good governance, berprestasi, dan komitmen reformasi TNI. Oleh karena itu, perlu melihat apakah nama yang diberikan kepada Presiden nantinya benar-benar sesuai dengan kriteria tersebut.

Sementara itu, Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, nuansa nepotisme mewarnai dunia militer sejak lama. Dia mencontohkan salah satunya menantu mantan Presiden Soeharto, Prabowo, yang kemudian memasuki karier militer yang bagus di zaman Orde Baru.

"Kalau kita melihat di militer selalu ada sistem kekerabatan karena ada saudara dan kolega. Sehingga, menurut kami (Imparsial), sudah cukup oligarki sejak dulu, baik dalam politik maupun dalam militer, apalagi TNI," kata Al Araf.

Ia menambahkan, masih ada beberapa nama yang juga berkompeten untuk menjadi calon KSAD, di antaranya Letnan Jenderal Johanes Surjo Prabowo yang saat ini menjadi Kasum TNI. Lainnya, Wakasad TNI Letnan Jenderal Budiman dan Letjen Marciano Norman. Selain itu, nama lainnya adalah Letnan Jenderal Hotmangaraja Pandjaitan, Letnan Jenderal Muhammad Noer Muis, dan Letnan Jenderal Syarifuddin Tipe.

"Empat orang (Budiman, Marciano, Johanes) ditambah Pramono Edhie secara umur dan pernah memiliki jabatan strategis bisa menjadi nama-nama yang berpotensi. Nah, sekarang tinggal dipilih mana yang benar-benar sesuai dengan persyaratan, tentunya dengan lepas dari nuansa nepotisme," ujar Al Araf.

Imparsial berharap Panglima TNI AD, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi, serta Presiden dapat memperhitungkan sejumlah nama itu untuk mencari yang terbaik menjadi KSAD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Nasional
Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Nasional
MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com