Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Mangkir, Salah Siapa?

Kompas.com - 11/06/2011, 06:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch mengatakan tidak sepenuhnya ketidakhadiran Nazaruddin dalam pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi dipolemikkan dan melempar kesalahan pada pihak-pihak tertentu.

Menurutnya, perlu dikritisi juga kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang terkesan lamban untuk menjadikan Nazaruddin sebagai saksi. Bahkan ia justru awalnya dijadwalkan pemanggilan kasus lain, bukan kasus dugaan suap Wisma Atlit.

"Kita juga harus mengevaluasi apakah proses penanganan perkara ini (dugaan suap pembangunan Wisma Atlit) di KPK juga efektif. Kalau kita lihat, misalnya penangkapan para tersangka yang tertangkap tangan (Rosa, Wafid dan El Idris) dengan rencana pemanggilan Nazaruddin terlalu jauh jarak waktunya. Sehingga dia punya kesempatan untuk pergi. Sementara tindakan pencegahan dia keluar negeri telat. Ini yang perlu kita kritisi. Ini tanggung jawab KPK juga untuk perbaiki sistemnya. Kalau tertangkap tangan kan harusnya informasinya sudah sangat kuat untuk memanggilnya," papar Adnan di Jakarta Pusat, Jumat (10/06/2011).

Ia menekankan jangan sampai akibat tindakan yang lamban dari KPK untuk mengusut kasus Wisma Atlit ini kemudian menimbulkan tudingan miring terhadap lembaga anti korupsi itu. "Jangan kemudian KPK dituduh karena menjebak atau mengada-ada, karena proses hukumnya kok jadi lamban untuk kasus itu," imbuhnya.

Menjadi pertanyaan lagi, ketika KPK justru mendahulukan Nazaruddin diperiksa dengan kasus di Kementerian Pendidikan Nasional, bukan kasus Sesmenpora yang mengawali namanya menjadi sorotan. "Ini yang menjadi pertanyaan. Biasanya KPK tidak mengekspose pemanggilan-pemanggilan yang sifatnya masih dalam proses penyelidikan. Ini kan tiba-tiba diekspose. Kalau kita lihat kebiasaan-kebiasaan itu. berarti ada sesuatu yang mencurigakan. Dalam sebuah kasus yang masih dalam penyelidikan dilakukan ekspose pada publik. Jangan sampai ini dilakukan hanya untuk menjawab keresahan publik," jelasnya.

Ia berharap tindakan KPK ini bukan bagian dari pengalihan isu atas kasus dugaan Wisma Atlit yang juga mulai surut dari pemberitaan. "Jangan sampai ini menjadi salah satu cara mengalihkan isu dari kasus suap Sesmenpora denga kasus yang lain. Kalau misalnya, dengan mengungkap kasus itu (Kemendiknas) itu bisa mendorong kasus-kasus lain itu enggak apa-apa. Akan sangat menarik, itu sangat bagus," kata Adnan.

Adnan berharap kinerja dalam internal KPK bisa diefektifkan kembali sehingga tidak terperosok maupun ditekan oleh pihak-pihak di kanan kirinya. "KPK seperti terombang-ambing. Mereka harus punya keputusan yang kuat," tukas Adnan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

    Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

    Nasional
    KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

    KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

    Nasional
    4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

    4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

    Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

    Nasional
    KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

    KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

    Nasional
    Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

    Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

    Nasional
    Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

    Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

    Nasional
    Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

    Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

    Nasional
    Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

    Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

    Nasional
    Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

    Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

    Nasional
    Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

    Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

    Nasional
    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Nasional
    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Nasional
    Nasib Pilkada

    Nasib Pilkada

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com