Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri LH Keluhkan Kerusakan Hutan

Kompas.com - 07/06/2011, 17:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengeluhkan kerusakan hutan di Indonesia. Menurut Hatta, laju kerusakan hutan di Indonesia  belum sebanding dengan laju pemulihannya. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, di mana kita masih mengalami kejadian banjir dan longsor yang tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, namun juga merenggut jiwa manusia.

"Laju kerusakan hutan belum sebanding dengan laju pemulihannya. Kerusakan hutan sekitar 0,7 juta hektar per tahun di Indonesia, sedangkan kemampuan pemulihan lahan yang telah rusak masih sekitar 0,5 juta hektar per tahun. Kerusakan tersebut mengurangi layanan hutan bagi kehidupan seperti menata siklus air, tempat beradanya keanekaragaman hayati, dan memitigasi perubahan iklim," ujar Gusti pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6/2011).

Gusti mengatakan, kerusakan hutan dan perubahan fungsi lahan memberikan kontribusi besar bagi memburuknya perubahan iklim di Indonesia. Ancaman kelestarian hutan perlu diantisipasi secara optimal, di mana seluruh aktivitas pembangunan harus berwawasan lingkungan dan mengacu pada daya dukung, daya tampung serta pencadangan.

"Kita masih melihat kegiatan industri, terutama pertambangan yang merusak lingkungan, masih maraknya pembalakan liar (illegal logging), konversi lahan untuk permukiman dan perkebunan serta yang tidak kalah seriusnya adalah pembakaran hutan dan lahan," katanya.

Upaya-upaya pencegahan dan rehabilitasi hutan, sambung Gusti, masih terus ditingkatkan dan melibatkan semua komponen bangsa. Konversi lahan harus melihat aspek tata ruang melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Gusti menambahkan, hal penting lain yang harus dilakukan adalah melanjutkan dan mengembangkan upaya penanaman dan pemeliharaan pohon seperti gerakan 1 miliar pohon seperti yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen di bawah kondisi business as usual tahun 2020, di mana kontribusi reduksi emisi dari sektor hutan dan lahan gambut sekitar 80 persen," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com