Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikrar: Demokrat, Partai "Acak Kadut"!

Kompas.com - 04/06/2011, 16:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, mengatakan bahwa partai Demokrat saat ini menjadi ciri partai yang "acak kadut". Hal itu ia katakan mengingat selama ini, khususnya sejak dihantam masalah seputar Nazaruddin, partai tersebut lebih banyak saling menuduh dan menuding dalam internal partainya sendiri.

Ikrak menambahkan, belum lagi usai masalah, muncul nama Ramadhan Pohan yang kali ini menuduh politisi senior dari partai lain yang dikatakannya ingin menghancurkan Demokrat melalui kasus Nazaruddin. Di mata Ikrar, hal itu semakin memperlihatkan perang argumen di antara para politisi partai itu sendiri.

"Lucunya, dalam Demokrat ada yang lain-lain (pernyataan) kan. Ruhut (Ruhut Sitompul) bilang itu 'orang dalam' partai. Kemudian Pohan (Ramadhan Pohan) bilang, itu 'orang luar'. Lalu kemudian Jafar Hafsah bilang 'ah, itu yang diomongin si Pohan hanya pepesan kosong'," papar Ikrar seusai mengisi diskusi di Warung Daun, Jalan Woltermonginsidi, Jakarta Selatan, Sabtu (4/6/2011).

"Jadi, di sini yang ingin saya katakan, apa sih yang sebenarnya terjadi. Pohan bilang bahwa kami (Demokrat) solid meskipun ada yang mau mengobok-obok partai. Tapi kenapa kemudian Partai Demokrat sendiri ribut. Jangan kaget kalau kemudian beberapa waktu yang lalu saya tulis di Kompas bahwa ini partai bukan sebenar-benarnya partai, tapi partai 'acak kadut'," tambahnya.

Selain itu, Ikrar juga memberi contoh mengenai Ruhut yang mempertanyakan alasan perlunya penjemputan terhadap Nazaruddin, yang bahkan menuding Jafar Hafsah bukanlah dokter yang bisa menentukan kapan Nazaruddin sembuh dan harus pulang. Belum lagi, kata Ikrar, sejumlah pro dan kontra seputar pemulangan Nazaruddin dari Singapura ke Indonesia sehingga menunjukkan konflik internal terus terjadi pada situasi internal partai itu.

"Kita bisa melihat, di antara mereka sendiri ribut," katanya.

Menurutnya, jika memang Demokrat merupakan partai politik yang benar, seharusnya permasalahan Nazaruddin maupun kasus-kasus lainnya bisa cepat diselesaikan. Para politisi partai itu justru bukan bertindak memperkeruh suasana dengan membawa nama partai lain sebagai pembuat kekacauan di Demokrat.

"Kalau memang dia (Demokrat) partai politik yang benar, masak hal-hal semacam ini masih terjadi dalam partainya sendiri? Saling menyalahkan, saling menghantam. Jadi, buat saya, urus sajalah partainya sendiri. Jangan kemudian menuduh seolah-olah ada infiltrasi dari orang yang berasal dari partai lain," imbuhnya.

Tak hanya itu, Ikrar juga mencontohkan bahwa dalam penyelesaian masalah politik, justru Golkar lebih baik dibandingkan Demokrat. Ia tidak menjelaskan secara terperinci alasan menyebut partai beringin itu terlihat lebih baik. Namun, sejauh ini, lanjut Ikrar, Demokrat semakin menunjukkan tidak adanya rasa solid untuk menyelesaikan masalah internal.

"Saya tidak mengatakan Golkar bagus, tapi buat saya sistem yang dibangun Golkar dalam mekanisme penyelesaian problema politik partainya tetap yang terbaik," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, bukan hanya politisi Demokrat Jafar Hafsah maupun Ruhut Sitompul yang mengelak pernyataan seputar Mr A yang disampaikan Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua sendiri menegaskan, pernyataan Ramadhan itu hanya pendapat pribadi semata, bukan pernyataan resmi partai.

Oleh karena itu, Max mengatakan, tak ada kaitan struktur partai dengan pihak yang dituduh Ramadhan ingin menghancurkan partai itu. Max juga menambahkan, Demokrat tidak pernah berniat menyudutkan pihak-pihak tertentu dari partai lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

    Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

    Nasional
    KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

    KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

    Nasional
    KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

    KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

    2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

    Nasional
    Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

    Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

    Nasional
    Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

    Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

    Nasional
    Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

    Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

    Nasional
    Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

    Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

    Nasional
    Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

    Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

    Nasional
    Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

    Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

    Nasional
    Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

    Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

    Nasional
    Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

    Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

    Nasional
    Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

    Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

    Nasional
    Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

    Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

    Nasional
    Pertamina Jadi Tuan Rumah Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024

    Pertamina Jadi Tuan Rumah Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com