Presiden Lelah dengan "Gorengan" Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika menerima laporan hasil pemeriksan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2010 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/6/2011), mempersilakan BPK melalukan audit mendalam terkait kasus pengadaan pesawat MA-60. BPK diharapkan dapat melakukannya  secara transparan demi menghindari kecurigaan di masyarakat yang terus berlangsung.

"Silakan dicek apakah ada penyimpangan, korupsi. Kalau ada, katakanlah ada penyimpangan dan korupsi. Manakala tidak ada, katakanlah demi kebenaran dan keadilan. Kita lelah menghadapi gorengan-gorengan politik," kata Presiden.

Presiden mengatakan, saat ini pemerintah sedang melakukan peninjauan terkait kontrak-kontrak di dunia bisnis dan ekonomi, termasuk investasi dari perusahaan-perusahaan negara sahabat.

Diakui, pada masa silam, ada kontrak yang dilakukan dengan posisi yang tidak setara. Jika ada kontrak yang mencederai rasa keadilan, Presiden mengatakan, ada pintu untuk melakukan renegosiasi. Sayangnya, Presiden tak merinci secara konkret kontrak yang tengah ditinjau. Presiden juga berharap tak ada lagi kontrak-kontrak bisnis yang mencederai rasa keadilan. Semua kontrak dan kerja sama bisnis perlu dilakukan atas dasar kesetaraan.

Seperti diberitakan, pembelian pesawat Merpati Nusantara MA-60 PK-MZJ, buatan Xian Aircraft Industry Co. Ltd. (XAC), menjadi pusat perhatian sejak kecelakaan yang terjadi di Teluk Kaimana, Papua, pada Sabtu (7/5/2011) lalu. Harga pesawat MA-60, disebut-sebut, seharusnya 11 juta dollar AS. Namun, berdasarkan penghitungan subsidiary loan agreement sebesar 220 juta dollar AS yang disetujui DPR, harga pesawat menjadi 14,5 juta dollar AS.