Kemandirian Belum Terwujud

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan, kemandirian energi di Indonesia belum terwujud. Hal ini ditandai oleh penguasaan asing atas kekayaan sumber daya alam melalui aspek permodalan, teknologi, dan sumber daya manusia.   

Hal ini disampaikan Megawati saat menjadi pembicara utama dalam seminar bertema "Menuju Kemandirian Energi Nasional" yang diprakarsai Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Selasa (31/5/2011) di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.  

Menurut Megawati yang juga merupakan presiden kelima RI, manajemen sumber daya alam menuju kemandirian energi di Indonesia masih belum diterapkan secara efisien lantaran pola pikir pengambil kebijakan tidak berwawasan kepulauan. "Bisakah kita berikir ala Indonesia, yaitu bahwa kita ini merupakan negara kepulauan?" ujarnya.  

Pengelolaan sumber daya alam di Tanah Air dinilai tanpa perencanaan matang melalui riset dan aturan. Sebagai contoh, banyak izin usaha pertambangan yang tumpang tindih dengan sektor kehutanan.

"Jadi, bukan aturan dibuat bagus dulu, tetapi pikirannya bagaimana melegalkan kondisi yang ada dengan peraturan yang mengikat. Seharusnya kita berpikir bagaimana mau mengubahnya jadi lebih baik, apa yang kurang," kata Megawati.  

Selain itu, penguasaan sumber daya alam, terutama migas dan pertambangan, masih didominasi pihak asing. Sebagai contoh, pengeboran migas di laut dalam masih menggunakan teknologi dan sumber daya manusia asing. Padahal, PT Pertamina (Persero) selaku perusahaan negara telah beroperasi puluhan tahun.  

Efisiensi energi  

Pemerintah juga perlu memetakan kebutuhan energi setiap daerah dan mencari sumber energi paling murah bagi daerah bersangkutan. Karena itu, strategi pengelolaan energi seharusnya tidak bersifat sentralistik atau diseragamkan untuk setiap daerah agar lebih efisien. Kebutuhan energi di Pegunungan Jayawijaya, Papua, misalnya, tentu berbeda dengan kebutuhan energi di Jawa.  

Terkait pemanfaatan energi nuklir, Megawati menginginkan sumber energi itu menjadi pilihan terakhir. "Kita ini negara kepulauan yang juga masuk ke dalam ring of fire, dari bawah tanah yang begitu tidak stabil dan bergolak. Makanya saya bilang, hati-hati, kita pikir dulu yang lain. Kalau mau membangun PLTN, mau ditaruh di mana," katanya.  

Ia mencontohkan, saat terjadi gempa dan tsunami yang hebat di Jepang, beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir mengalami kerusakan.

"Begitu kejadian di Jepang, ketika begitu banyak ahli nuklir yang mengatakan pasti tidak apa-apa, kuat, bisa ditahan, ada hal yang dilupakan, kita menjadi bangsa yang arogan, padahal ada satu kekuatan, yaitu Yang Di Atas," ujarnya.  

Menurut Megawati, ada beberapa sumber energi baru dan terbarukan yang bisa dimanfaatkan untuk mengoperasikan pembangkit listrik, misalnya tenaga angin dan arus laut. Tidak ada yang berpikir untuk memanfaatkan angin.

"Kalau dibilang biayanya mahal, coba dihitung seberapa mahal, apa tidak boleh ya sedikit mahal," ujar Megawati.