Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hendro: SMS Fitnah Bentuk Serangan Baru

Kompas.com - 31/05/2011, 18:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono menilai kiriman SMS fitnah dari seseorang yang mengaku sebagai M Nazaruddin merupakan salah satu bentuk serangan baru bagi pemerintah.

Sebelumnya, lanjut Hendro, serangan kepada pemerintah sering dilakukan berupa serangan fisik bersifat simetris dengan tindakan kekerasan, tetapi kini berubah menjadi bentuk asimetris yang abstrak.

"Sekarang telah beralih ke perang asimetris, di mana kita tidak tahu dari mana asal muasalnya, entah dari dalam atau dari luar, dan bersifat abstrak sehingga yang muncul adalah perang urat saraf atau psychological warface (psywar). Dan jelas sekali SMS itu telah menggiring opini sehingga menimbulkan suatu kebencian kepada pemerintahan saat ini," ujar Hendropriyono dalam diskusi bertajuk "Ancaman Keamanan Nasional Negara" di Hotel Millennium, Jakarta, Selasa (31/5/2011).

Karena itu, Hendro mengharapkan agar pengambil kebijakan, baik dari kalangan sipil maupun militer, perlu memahami jenis-jenis ancaman baru tersebut. Selain itu, aparat keamanan juga harus berani menerapkan metode yang paling tepat untuk menangkalnya.

"Jadi, dengan kata lain, pemahaman baru itu perlu berpijak pada model yang juga baru bagi aparat penegak hukum. Karena sekarang perang ini telah berubah ke perang abstrak, intelijen seharusnya memainkan peranan penting untuk mengatasi kasus ini," jelasnya.

Jika ingin menindaklanjuti siapa pengirim SMS tersebut, menurut Hendro, hal itu tidak harus dengan pengerahan polisi secara besar-besaran. Cukup dengan operasi intelijen berpendekatan cerdas yang dibatasi oleh undang-undang yang sudah berlaku.

"Cerdas di sini, misalnya, dengan cara kirim SMS lagi biar membingungkan. Tetapi tidak bisa hitam dan putih, karena kalau mau meng-counter sesuatu, intelijen yang cerdas itu harus kelabu. Jadi, ketika ada yang tidak benar, itu jangan langsung dibantah, sedikit dibelokkan saja, dan itu harus banyak agar memunculkan persepsi bahwa pemberitaan itu tidak jelas," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pesan singkat atas nama Nazaruddin menggunakan nomor telepon dengan kode wilayah Singapura, yaitu +6584393xxx. Orang yang mengaku Nazaruddin tersebut menyatakan akan membalas dendam dari Singapura karena merasa dikorbankan oleh Partai Demokrat.

Pesan itu juga menyebut nama para petinggi Demokrat, seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Andi Nurpati.

Presiden Yudhoyono menyebut pihak yang menyebarkan SMS itu sebagai orang yang pengecut, tidak ksatria, dan tidak bertanggung jawab. Perilaku seperti itu, kata Presiden, adalah perilaku yang menghancurkan bangsa Indonesia. Polri juga telah mengambil sikap dalam kasus tersebut.

Kemarin, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Matius Salempang mengatakan, pihaknya telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus itu. Saat ini penyidik tengah mencari orang yang menerima SMS langsung dari nomor +65xxx atau nomor Singapura.

Matius menjelaskan, penyidik tidak bisa menyelidiki berdasarkan barang bukti pesan yang beredar luas di kalangan wartawan, Twitter, ataupun BlackBerry Messenger. "Kami proaktif mencari sumbernya ini dari mana," kata Matius di Mabes Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com