Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Tidak Ksatria, Pengecut

Kompas.com - 30/05/2011, 11:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut pihak-pihak yang menyebarkan SMS pada akhir pekan lalu, yang menyinggung dia dan Partai Demokrat sebagai orang yang pengecut, tidak ksatria, dan tidak bertanggung jawab. Perilaku seperti itu, kata Presiden, adalah perilaku yang menghancurkan bangsa Indonesia.

"Fitnah yang sungguh luar biasa menghina dan melecehkan pribadi saya. Dengan bahasa terang-benderang, saya katakan mereka itu tidak ksatria, pengecut, tidak bertanggung jawab karena tidak menampakkan dirinya. Kepada mereka-mereka itu, saya sampaikan jangan biasakan menyebar racun fitnah. Mari secara ksatria kita berhadapan demi hukum, demi keadilan," ungkap Presiden dalam keterangan pers sebelum melakukan kunjungan kerja ke Pontianak di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (30/5/2011).

Seperti diberitakan, akhir pekan kemarin, sebuah SMS yang disebut-sebut dikirim oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dari Singapura beredar secara berantai. Pesan itu juga tersebar melalui jejaring BlackBerry Messanger dan situs jejaring sosial Twitter. Dalam pesan yang disebut dikirim dari sebuah nomor di Singapura itu dikatakan, Nazaruddin kecewa dan mengancam akan membongkar sejumlah kasus yang disebut melibatkan Partai Demokrat. SMS itu juga menyinggung pribadi Presiden Yudhoyono.

"Fitnah itu seribu persen tidak mengandung kebenaran. Katanya ada megaskandal Century. Itu lagi, itu lagi. Disebutkan ada tindakan saya yang tidak terpuji. Ada lagi dikatakan Partai Demokrat mempunyai tabungan Rp 47 triliun. Dan, bagi orang itu (yang menyebarkan SMS) Partai Demokrat yang harus menjelaskan. Siapa yang menuduh, siapa yang menjelaskan? Dan, lebih banyak lagi. Naudzubillahimindzalik," ucapnya.

Presiden mengungkapkan, selama enam tahun memimpin negeri ini, ia telah menerima ratusan fitnah. Menghadapi kabar tak benar itu, ia mengaku memilih diam dan terus bekerja. "Namun, satu dua kali manakala fitnah itu sungguh sangat keterlaluan, demi nama baik, demi kebenaran dan keadilan, dan merupakan hak saya, saya perlu menyampaikan penjelasan kepada rakyat," katanya.

Lebih lanjut, Presiden menyatakan, pernyataannya ini bisa jadi mewakili semua orang di negeri ini yang pernah menerima fitnah, tetapi tidak memiliki ruang untuk menyampaikan luka dan sakit hatinya. Ia menyerukan kepada orang-orang yang suka menyebarkan fitnah untuk menghentikan perilaku yang disebutnya tidak terpuji itu.

"Saya tidak menerima cara-cara seperti itu terus terjadi di negeri ini. Saya menyeru jangan diteruskan cara-cara seperti ini. Sekaligus, saya menyeru kepada mereka yang kena fitnah agar dapat menggunakan hak-haknya yang dijamin secara hukum," ujarnya. 

Kepala negara menambahkan, "Saya ingin menyeru kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan negeri dan Tanah Air ini jadi lautan fitnah, tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, yang terjadi adalah sebaliknya. Mari kita jadi bangsa yang benar-benar beradab. Justru sekarang ini adalah saatnya kita menyatukan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com