Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Nazaruddin Harus Pulang

Kompas.com - 29/05/2011, 19:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Minggu (29/5/2011), menegaskan, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin harus pulang ke Indonesia dan memberikan kesaksian terkait kasus yang melibatkannya.

Terkait hal itu, Djoko telah meminta Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto untuk melakukan upaya agar kader partai bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bisa kembali ke Tanah Air.

Seperti diberitakan, Nazaruddin, yang diduga terlibat dalam percobaan suap terhadap Sekjen Mahkamah Konstitusi, sejak 23 Mei lalu sudah berangkat ke Singapura. Kabarnya, kepergian Nazaruddin ke Negeri Singa untuk mengobati kelainan jantung yang dia idap.

Djoko mengatakan, selain pentingnya kehadiran Nazaruddin di Indonesia, keselamatan Nazaruddin juga harus dijamin agar ia bisa kembali ke Indonesia dan dapat menjelaskan kasus yang ia hadapi. Demikian disampaikan Djoko Suyanto kepada Kompas, Minggu (29/5/2011) sore di Jakarta.

"Ini antisipasi kami kepada jajaran pemerintah meskipun sampai sekarang belum ada pemanggilan dari KPK. Jadi, kami minta Menlu, Kapolri, dan Kepala BIN mengupayakan Nazaruddin pulang," ujar Djoko.

Menurut Djoko, jika Nazaruddin tidak kembali ke Indonesia, kasus yang kini tengah bergulir justru akan makin tidak jelas. "Keputusan ini diputuskan setelah rapat koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan, akhir pekan ini. Akan tetapi, bukan karena adanya kasus Nazaruddin. Rakor polhukam rutin saja diadakan," jelas Djoko.

Saat ditanya soal pesan layanan singkat (SMS) yang seolah-olah dari Nazaruddin—yang beredar di kalangan masyarakat terkait dengan tudingan keterlibatan Partai Demokrat dalam kasus Bank Century, kasus teknologi informasi (IT) pemilu yang melibatkan kader Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, serta kasus lainnya—Djoko mengatakan agar pers dan publik tak mudah percaya.

"Coba kalau Anda ingin membeli nomor telepon baru dan mendapatkan KTP yang palsu, itu kan mudah saja. Termasuk mudah saja mengirim SMS yang berisikan fitnah seperti itu. Jadi, jangan dipercaya SMS itu. Pers harus memberikan pencerahan," kata Djoko.

Djoko menambahkan, berdasarkan informasi yang dia terima dari rekan-rekan Nazaruddin, SMS yang beredar sekarang itu bukan berasal dari pihak Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Nasional
    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Nasional
    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    Nasional
    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Nasional
    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Nasional
    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Nasional
    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Nasional
    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Nasional
    Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Nasional
    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Nasional
    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

    Nasional
    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Nasional
    Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

    Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com