Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Nazaruddin Harus Pulang

Kompas.com - 29/05/2011, 19:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Minggu (29/5/2011), menegaskan, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin harus pulang ke Indonesia dan memberikan kesaksian terkait kasus yang melibatkannya.

Terkait hal itu, Djoko telah meminta Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto untuk melakukan upaya agar kader partai bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bisa kembali ke Tanah Air.

Seperti diberitakan, Nazaruddin, yang diduga terlibat dalam percobaan suap terhadap Sekjen Mahkamah Konstitusi, sejak 23 Mei lalu sudah berangkat ke Singapura. Kabarnya, kepergian Nazaruddin ke Negeri Singa untuk mengobati kelainan jantung yang dia idap.

Djoko mengatakan, selain pentingnya kehadiran Nazaruddin di Indonesia, keselamatan Nazaruddin juga harus dijamin agar ia bisa kembali ke Indonesia dan dapat menjelaskan kasus yang ia hadapi. Demikian disampaikan Djoko Suyanto kepada Kompas, Minggu (29/5/2011) sore di Jakarta.

"Ini antisipasi kami kepada jajaran pemerintah meskipun sampai sekarang belum ada pemanggilan dari KPK. Jadi, kami minta Menlu, Kapolri, dan Kepala BIN mengupayakan Nazaruddin pulang," ujar Djoko.

Menurut Djoko, jika Nazaruddin tidak kembali ke Indonesia, kasus yang kini tengah bergulir justru akan makin tidak jelas. "Keputusan ini diputuskan setelah rapat koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan, akhir pekan ini. Akan tetapi, bukan karena adanya kasus Nazaruddin. Rakor polhukam rutin saja diadakan," jelas Djoko.

Saat ditanya soal pesan layanan singkat (SMS) yang seolah-olah dari Nazaruddin—yang beredar di kalangan masyarakat terkait dengan tudingan keterlibatan Partai Demokrat dalam kasus Bank Century, kasus teknologi informasi (IT) pemilu yang melibatkan kader Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, serta kasus lainnya—Djoko mengatakan agar pers dan publik tak mudah percaya.

"Coba kalau Anda ingin membeli nomor telepon baru dan mendapatkan KTP yang palsu, itu kan mudah saja. Termasuk mudah saja mengirim SMS yang berisikan fitnah seperti itu. Jadi, jangan dipercaya SMS itu. Pers harus memberikan pencerahan," kata Djoko.

Djoko menambahkan, berdasarkan informasi yang dia terima dari rekan-rekan Nazaruddin, SMS yang beredar sekarang itu bukan berasal dari pihak Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

    PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

    Nasional
    PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

    PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

    Nasional
    Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

    Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

    Nasional
    “Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

    “Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

    Nasional
    Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

    Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

    Nasional
    Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

    Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

    Nasional
    Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

    Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

    Nasional
    Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

    Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

    Nasional
    KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

    KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

    Nasional
    Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

    Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

    Nasional
    Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

    Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

    Nasional
    Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

    Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

    Nasional
    Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

    Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

    Nasional
    Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

    Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

    Nasional
    Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

    Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com