Rapat Koordinasi di Puri Cikeas

”Partai Demokrat dapat dituding melakukan pembiaran dan bahkan melindungi Nazaruddin jika hanya mengimbaunya kembali ke Indonesia, tetapi ternyata hingga dipanggil KPK, yang bersangkutan tetap belum muncul,” tutur Airlangga.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bahtiar Effendy menambahkan, setidaknya yang harus dilakukan Partai Demokrat saat ini adalah memastikan keberadaan Nazaruddin di Singapura dan apa kepentingannya.

Jika memang sudah tidak ada kepentingan mendesak di Singapura, lanjut Bahtiar, Nazaruddin sebaiknya segera kembali. Jika Nazaruddin menghindar, akan semakin menguatkan dugaan keterlibatannya di kasus korupsi pembangunan wisma atlet. Akibatnya, citra Partai Demokrat dan Nazaruddin semakin buruk.

Secara terpisah, Sekretaris Divisi Kominfo DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan, partainya belum berpikir menggunakan upaya yang lebih jauh selain mengimbau Nazaruddin pulang ke Indonesia dan menjalani proses hukum jika memang ada. Sejak Senin (23/5), menurut Hinca, Partai Demokrat sudah tidak memiliki kontak dengan Nazaruddin. Ia mengaku tidak dapat berkomentar terkait adanya SMS yang mengaku berasal dari Nazaruddin itu.

Guru Besar Ilmu Politik FISIP Unair, Surabaya, Ramlan Surbakti menyatakan, langkah terbaik yang harus dilakukan Nazaruddin adalah mengundurkan diri saat kasusnya muncul. ”Dia sebenarnya bisa bicara kalau tidak bersalah, ’proses hukum belum selesai, tapi demi Partai Demokrat, lebih baik saya mundur’. Ini justru lebih baik. Sekarang citra Partai Demokrat harus dipulihkan,” katanya. (NWO/LOK)