Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Bukan Tanggung Jawab Demokrat

Kompas.com - 28/05/2011, 22:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tampaknya tak lagi ambil pusing mengenai kepergian Nazaruddin ke Singapura. Ketika dikonfirmasi mengenai kemungkinan Nazaruddin pulang ke Tanah Air kepada Juru Bicara Partai Demokrat Andi Nurpati, ia hanya menyatakan Nazaruddin bukan lagi menjadi tanggung jawab Partai Demokrat.

Apalagi, kata dia, Nazaruddin telah dinonaktifkan sebagai bendahara umum partai. "Itu (kepulangan Nazaruddin) kan tidak pada tanggung jawab Demokrat, karena beliau bukan lagi pengurus Partai Demokrat. Beliau lebih sebagai anggota DPR. Beliau juga kan kalau enggak salah sudah mengirim SMS bahwa akan mematuhi proses hukum, dan kembali ke Indonesia," papar Andi Nurpati di Gedung DPP Demokrat, Sabtu (28/5/2011) malam.

Saat ditanya kabar terakhir dari Nazaruddin, Nurpati menyatakan tak tahu-menahu. Ia hanya berharap Nazaruddin bisa segera sembuh dari sakitnya dan kembali ke Indonesia. "Sejauh ini kita belum ada informasi tentang beliau (Nazaruddin). Kita berharap beliau cepat sembuh dan kemudian cepat kembali. Cuma kapan beliau kembali itu beliau yang tahu," katanya.

Menurut Nurpati, karena Nazaruddin bukan lagi bagian dari pengurus Partai Demokrat, maka pihak partai hanya akan memberi masukan bagi persoalan yang dihadapi Nazaruddin melalui Fraksi Demokrat di DPR RI. "Beliau menjadi anggota DPR tentu partai memberi imbauan, masukan, melalui fraksi saja," kata Nurpati.

Nazaruddin diketahui telah pergi ke Singapura sejak Senin (23/5/2011) dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia. Ia beralasan pergi untuk berobat, dan telah mendapat izin dari Fraksi Demokrat di DPR RI.

Namun demikian, sejumlah petinggi Demokrat mengimbau Nazaruddin segera pulang, sehingga tak membuat tudingan miring publik terhadap Demokrat semakin besar, karena Nazaruddin dianggap berupaya melarikan diri. Apalagi surat pencekalan dirinya dari Komisi Pemberantasan Korupsi baru dikeluarkan pada Selasa (24/5/2011).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

    Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

    Nasional
    Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

    Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

    Nasional
    Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

    Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

    Nasional
    Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

    Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

    Nasional
    Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

    Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

    Nasional
    Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

    Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

    BrandzView
    Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

    Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

    Nasional
    KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

    KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

    Nasional
    Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

    Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

    Nasional
    Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

    Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

    Nasional
    Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

    Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

    Nasional
    Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

    Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

    Nasional
    Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

    Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

    Nasional
    Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

    Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

    Nasional
    JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

    JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com