Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Bukan Tanggung Jawab Demokrat

Kompas.com - 28/05/2011, 22:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tampaknya tak lagi ambil pusing mengenai kepergian Nazaruddin ke Singapura. Ketika dikonfirmasi mengenai kemungkinan Nazaruddin pulang ke Tanah Air kepada Juru Bicara Partai Demokrat Andi Nurpati, ia hanya menyatakan Nazaruddin bukan lagi menjadi tanggung jawab Partai Demokrat.

Apalagi, kata dia, Nazaruddin telah dinonaktifkan sebagai bendahara umum partai. "Itu (kepulangan Nazaruddin) kan tidak pada tanggung jawab Demokrat, karena beliau bukan lagi pengurus Partai Demokrat. Beliau lebih sebagai anggota DPR. Beliau juga kan kalau enggak salah sudah mengirim SMS bahwa akan mematuhi proses hukum, dan kembali ke Indonesia," papar Andi Nurpati di Gedung DPP Demokrat, Sabtu (28/5/2011) malam.

Saat ditanya kabar terakhir dari Nazaruddin, Nurpati menyatakan tak tahu-menahu. Ia hanya berharap Nazaruddin bisa segera sembuh dari sakitnya dan kembali ke Indonesia. "Sejauh ini kita belum ada informasi tentang beliau (Nazaruddin). Kita berharap beliau cepat sembuh dan kemudian cepat kembali. Cuma kapan beliau kembali itu beliau yang tahu," katanya.

Menurut Nurpati, karena Nazaruddin bukan lagi bagian dari pengurus Partai Demokrat, maka pihak partai hanya akan memberi masukan bagi persoalan yang dihadapi Nazaruddin melalui Fraksi Demokrat di DPR RI. "Beliau menjadi anggota DPR tentu partai memberi imbauan, masukan, melalui fraksi saja," kata Nurpati.

Nazaruddin diketahui telah pergi ke Singapura sejak Senin (23/5/2011) dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia. Ia beralasan pergi untuk berobat, dan telah mendapat izin dari Fraksi Demokrat di DPR RI.

Namun demikian, sejumlah petinggi Demokrat mengimbau Nazaruddin segera pulang, sehingga tak membuat tudingan miring publik terhadap Demokrat semakin besar, karena Nazaruddin dianggap berupaya melarikan diri. Apalagi surat pencekalan dirinya dari Komisi Pemberantasan Korupsi baru dikeluarkan pada Selasa (24/5/2011).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com