Nazaruddin Hanya Bernyanyi Sumbang

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan yang diambil Dewan Kehormatan Partai Demokrat untuk membebastugaskan bendahara umumnya, M Nazaruddin, karena tersangkut kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games mengindikasikan ada perpecahan di internal partai tersebut.

Namun, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai perpecahan tersebut saat ini belum terjadi.

"Perang Barata Yudha itu terjadi jika Nazaruddin bernyanyi merdu. Tetapi nyatanya dia hanya bernyanyi sumbang dengan peluru yang hampa. Itu terjadi, misalnya, setelah Nazaruddin mengeluarkan tudingan kepada Mallarangeng bersaudara, lalu ke Amir Syamsuddin, dan ke mark up pembangunan gedung MK (Mahkamah Konstitusi). Namun, dia mengeluarkan statement itu tanpa ada bukti dan data yang valid dan jelas," ujar Burhanuddin di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

Burhanuddin menilai, saat ini Partai Demokrat sedang menyatukan visi persepsi agar kasus perpecahan tersebut tidak melebar. Mereka melokalisir hal tersebut hanya ke beberapa kader partai, termasuk Nazaruddin sendiri. Hal itu, menurut dia, dapat dilihat dari pertemuan yang dilakukan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, kemarin malam.

"Saya menduga sudah terjadi elite settlement dan kompromi untuk tidak melanjutkan huru-hara di Demokrat, untuk kepentingan Demokrat sendiri. Jadi, harapan publik untuk melihat bom politik yg dilempar Nazaruddin ternyata tidak disambut. Yang muncul hanya petasan saja," pungkasnya.

Sebelumnya, pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai, dinamika yang berlangsung setelah dikaitkannya politisi Demokrat, Nazaruddin, dalam pusaran kasus dugaan korupsi senilai miliaran rupiah itu semakin menjustifikasi persepsi publik bahwa ada faksionalisasi yang tajam di internal partai pemenang pemilu tersebut.

Hal itu, katanya, dikuatkan dengan adanya perbedaan pendapat yang dilontarkan para elite Demokrat terkait keputusan partai terhadap Nazaruddin.

"Secara politik, krisis di Demokrat ini menjustifikasi persepsi publik bahwa faksionalisasi sangat tajam di beberapa pihak di internal partai ini. Kita bisa lihat dari pernyataan yang berbeda-beda dalam kasus Nazaruddin. Pernyataan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina (seusai menerima laporan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD soal pemberian uang oleh Nazaruddin) juga menunjukkan kegamangan dan lepas kendali yang terjadi di Demokrat," kata Yunarto kepada Kompas.com, Selasa (24/5/2011).

Yunarto memprediksi Nazaruddin akan membentuk kubu sendiri pasca-dilengserkan dari jabatannya. "Ketika SBY sudah bicara pun Nazaruddin terkesan 'melawan' dengan menyatakan tidak akan mundur. Faksionalisasi di Demokrat memang terlihat jelas pascakongres tahun lalu. Setelah adanya krisis saat ini, konstelasi akan berbeda dan bisa semakin liar," ujarnya.

"Bahkan, bisa muncul perpecahan karena ada perbedaan pendapat atas keputusan Dewan Kehormatan dan bisa jadi semakin liar, serta munculnya faksi baru," lanjut Yunarto. Nazaruddin sendiri menyatakan siap membuka "borok" sejumlah kader Demokrat yang dinilainya juga melakukan pelanggaran etika.