Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kader Demokrat Padati Kediaman SBY

Kompas.com - 25/05/2011, 19:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan kader Partai Demokrat, Rabu (25/5/2011) malam, memadati kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat. Pada pertemuan tersebut, SBY dikatakan akan memberikan pengarahan rutin kepada para kader partai pemenang Pemilu 2009.

Pada pertemuan tersebut, SBY juga akan membicarakan mengenai dinamika yang terjadi di Partai Demokrat, termasuk dugaan keterkaitan mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin pada kasus pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan.

Sekitar pukul 19.00, para kader PD mulai berdatangan ke kediaman Presiden yang dijaga ketat anggota kepolisian dan Pasukan Pengamanan Presiden. Sebanyak empat bus White Horse yang berisi para anggota Fraksi PD di DPR memasuki Puri Cikeas Indah.

Pada saat yang hampir bersamaan, para petinggi PD juga mulai berdatangan. Petinggi tersebut, misalnya, anggota Dewan Pembina PD Hayono Isman. Hadir pula Wakil Sekretaris Jenderal PD Angelina Sondakh dan juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Pertemuan biasa?

Kepada para wartawan, Ruhut mengatakan, pertemuan itu merupakan hal yang biasa. "Ini acara rutin partai," katanya singkat. Selain anggota fraksi, kata Ruhut, pertemuan tersebut juga dihadiri semua pengurus DPP PD yang berjumlah sekitar 130 orang.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PD Jafar Hafsah mengatakan, pertemuan itu sudah direncanakan sejak beberapa hari lalu sebelum pengumuman keputusan Dewan Kehormatan soal status Nazaruddin di kepengurusan partai.

Sumber Kompas.com yang dekat dengan SBY mengatakan, pertemuan tersebut dilatarbelakangi dinamika yang terjadi di internal PD, terutama terkait kasus Nazaruddin. Setelah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti, Nazaruddin dinyatakan melanggar etika oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Dalam pembacaan keputusan, Senin lalu, Nazaruddin dinyatakan resmi dicopot dari jabatannya. Akan tetapi, statusnya tetap sebagai wakil rakyat di DPR.

Sementara itu, Badan Kehormatan DPR juga telah mengambil ancang-ancang untuk memeriksa anggota Komisi VII DPR itu. Setelah diberhentikan, Nazaruddin melontarkan akan membuka sejumlah kasus dan pelanggaran yang, menurut dia, dilakukan kader Demokrat.

"Siapa yang langgar etika? Siapa seharusnya yang bertanggung jawab dalam kasus Sesmenpora? Saya akan buka semua. Saya akan buka data," kata Nazaruddin, seperti dilansir Tribunnews, Selasa (24/5/2011).

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

Nasional
Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

Nasional
Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Nasional
Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com