Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Sangat Mungkin Nunun Dapat Ancaman

Kompas.com - 25/05/2011, 18:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai sangat mungkin Nunun Nurbaeti, tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, mendapat ancaman. Sebab, Nunun adalah saksi kunci untuk mengungkap otak di balik kasus dugaan suap yang mengalir ke politisi DPR 1999-2004 itu.

"Besar kemungkinan Nunun mendapat ancaman karena, menurut kami, kasus ini tidak berhenti di Nunun. Nunun tidak mendanai langsung pemberian cek. Ada pihak lain. Siapa dia? Hanya Nunun yang tahu," kata Adnan saat dihubungi, Rabu (25/5/2011).

Oleh karena itu, lanjut Adnan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkewajiban melindungi Nunun. Dengan catatan, Nunun diposisikan sebagai saksi kunci yang berperan strategis dalam mengusut tuntas kasus ini.

"Informasi yang dia sampaikan sangat bermanfaat. Karena itu, ancaman tersebut harus diantisipasi dengan cepat. Dengan catatan, ancaman sepadan dengan informasi yang disampaikan. Kecuali dia bukan orang yang menentukan. Tetapi, karena posisinya strategis, jadi harus ada perlindungan," paparnya.

Adnan juga mengatakan, pemberian perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Nunun mungkin juga dilakukan sepanjang ada itikad baik dari pihak Nunun untuk memberikan keterangan secara jujur. "Tergantung kejujuran pihak Nunun. Kalau dia tahu, ya harus cerita sebenarnya. Perlindungan bisa diberikan sepanjang ada itikad baik," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengumumkan penetapan Nunun sebagai tersangka. Istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Darajatun itu disangka dengan pasal penyuapan. Hingga kini KPK belum berhasil menggiring Nunun untuk diperiksa. Hanya pihak keluarga yang mengetahui keberadaan Nunun yang katanya sakit lupa berat itu. KPK menempuh langkah koordinasi dengan pihak keluarga terlebih dahulu sebelum menerbitkan red notice atau mencabut paspor Nunun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    Nasional
    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Nasional
    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Nasional
    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Nasional
    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Nasional
    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

    Nasional
    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Nasional
    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Nasional
    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Nasional
    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Nasional
    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com