Syukuran "Batalnya" Gedung Baru DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari Lingkar Madani untuk Indonesia, Formappi, Transparency International Indonesia, dan Indonesia Budget Center menggelar syukuran terkait pembatalan gedung baru DPR, Rabu (25/5/2011). Meskipun demikian, pembatalan baru sebatas pembatalan tender yang sudah berjalan dan kelanjutan pembangunan gedung sendiri menunggu kajian Kementerian PU terbaru. Namun, mereka tetap memberikan apresiasi terhadap pimpinan DPR. Acara syukuran kecil-kecilan ini juga dihadiri oleh anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait dan Fraksi PAN Chandra Tirta Wijaya yang memang sejak awal menolak rencana pembangunan gedung baru DPR.

"Seperti kita ketahui telah dinyatakan dibatalkan gedung DPR oleh Pimpinan DPR. Kita senang dengan adanya pembatalan ini meskipun baru secara umum. Mereka (DPR) rehat, kita juga rehat dulu. Karena itu, kita mengucapkan terima kasih teman-teman media yang mewakili masyarakat untuk membantu memantau setiap proses perencanaan gedung baru ini," ungkap Direktur LIMA, Ray Rangkuti, di Jakarta, saat acara syukuran di kawasan Jakarta Selatan.

Menurut Ray, meskipun diketahui pembatalan tersebut belum sepenuhnya, tetapi masyarakat ataupun LSM-LSM masih akan tetap mengawal dan memantau. Jangan sampai pembatalan tersebut hanya wacana semata. Sementara itu, menurut Koordinator Formappi, Sebastian Salang, seharusnya pimpinan DPR bisa lebih jujur dengan menyatakan kepada publik bahwa pembatalan pembangunan gedung ini karena DPR mendengarkan suara rakyat.

"Coba kalau pimpinan bisa mengungkapkan secara langsung bahwa alasan pembatalan gedung ini karena mendengar aspirasi rakyat. Ini tentu saja akan sangat mendapat apresiasi dari masyarakat," ujar Sebastian.

Menanggapi hal tersebut, Maruarar Sirait menyatakan, untuk keputusan-keputusan kebijakan DPR ke depan sebaiknya mengedepankan untuk meminta pendapat rakyat. Bukan melakukan yang sebaliknya, yang justru akan membuat kontroversi di tengah masyarakat yang menolak kebijakan DPR seperti pembangunan gedung baru.

"Saya sudah mendatangi hampir 20 provinsi di Indonesia. Hampir semua saya tanya, tidak ada yang setuju pembangunan gedung baru. Oleh karena itu, saya menawarkan satu solusi. Sebelum memutuskan rencana-rencana seperti itu harus dipikirkan juga aspirasi rakyat. Jangan ambil kebijakan dulu baru tanya rakyat. Bisa dengan survei kepada masyarakat. Setelah itu baru bisa menjadi pertimbangan DPR untuk memutuskan," ujar Maruarar.

Sepakat dengan pernyataan Maruarar, para wakil LSM tersebut mengusulkan agar keputusan pimpinan DPR untuk membatalkan gedung baru bisa disahkan dalam rapat paripurna dengan BURT dan Kesekjenan DPR tidak sekadar omongan semata. "Penyataan pembatalan harus dilegalkan lewat rapat paripurna DPR sehingga menjadi keputusan resmi."

"Jangan dipermainkan hanya untuk membuat masyarakat cooling down. Jangan-jangan ketika masyarakat diam, lalu dilanjutkan pembangunannya. Keputusan itu harus dipermanenkan dan dananya dialihkan untuk kesejahteraan rakyat," kata Sebastian Salang.

Beberapa hari lalu, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, Dewan membatalkan proses tender pembangunan gedung baru DPR yang sedang berlangsung. Pembatalan itu berdasarkan Rapat Konsultasi Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Senin (23/5/2011). Menurut Marzuki, keputusan rapat konsultasi pimpinan dan fraksi pada 7 April yang memutuskan dilanjutkannya proses pembangunan gedung baru dibatalkan.

"Otomatis stop. Batal," ujar Marzuki seusai mendengar klarifikasi dari Menteri PU, Senin sore.