Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kita Tunggu Nazaruddin Bicara

Kompas.com - 24/05/2011, 17:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memperkirakan pencopotan posisi Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat akan memacu drama perang politik beberapa pekan ke depan. Hal itu karena Nazaruddin justru akan membuka tabir keterlibatan nama-nama kader Demokrat lainnya yang diduga terlibat dalam kasus-kasus dugaan suap maupun korupsi.

"Posisi Nazarudin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat yang dicopot oleh DPP Partai Demokrat semalam itu memicu perang Barata Yudha yang lebih besar. Karena, skenario politik bumi hangus sepertinya sedang dijalankan oleh Nazarudin dan sudah mulai dengan mengangsur serangan balik ke beberapa pihak," tutur Burhanuddin, Selasa (24/5/2011) di Jakarta.

Ia menyatakan, Nazaruddin mulai buka-bukaan informasi kepada beberapa media seputar keterlibatan anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, saat menjadi pengacara untuk kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia. Amir dituding melakukan lobi atas nama Demokrat untuk kepentingan kliennya. Nazaruddin juga mengungkapkan dugaan keterlibatan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games.

"Jadi, kita akan tunggu adegan selanjutnya menyangkut bagaimana Partai Demokrat setelah mengambil keputusan bijak terkait pencopotan. Apakah kemudian mampu menjadikan momentum ini untuk bersih-bersih. Yang lebih penting, kita tunggu 'nyanyian' Nazarudin," kata Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, hal itu menjadi drama politik yang positif untuk membersihkan kerak-kerak yang beraroma tidak sedap soal korupsi. Tinggal masyarakat menunggu bukti-bukti nyata yang akan disampaikan Nazaruddin.

"Mungkin dia (Nazaruddin) enggak mau dikorbankan sendirian. Yang penting Partai Demokrat menyikapinya secara dewasa. Biarkan Nazaruddin meniup pluitnya dan bernyanyi sepuasnya dan ujungnya masyarakat akan menilai apakah data yang dibawa Nazarudin itu valid atau tidak. Karena, toh, kalau isinya hanya pepesan kosong, berarti dia sedang bersandiwara," papar Burhanuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com