Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kita Tunggu Nazaruddin Bicara

Kompas.com - 24/05/2011, 17:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memperkirakan pencopotan posisi Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat akan memacu drama perang politik beberapa pekan ke depan. Hal itu karena Nazaruddin justru akan membuka tabir keterlibatan nama-nama kader Demokrat lainnya yang diduga terlibat dalam kasus-kasus dugaan suap maupun korupsi.

"Posisi Nazarudin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat yang dicopot oleh DPP Partai Demokrat semalam itu memicu perang Barata Yudha yang lebih besar. Karena, skenario politik bumi hangus sepertinya sedang dijalankan oleh Nazarudin dan sudah mulai dengan mengangsur serangan balik ke beberapa pihak," tutur Burhanuddin, Selasa (24/5/2011) di Jakarta.

Ia menyatakan, Nazaruddin mulai buka-bukaan informasi kepada beberapa media seputar keterlibatan anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, saat menjadi pengacara untuk kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia. Amir dituding melakukan lobi atas nama Demokrat untuk kepentingan kliennya. Nazaruddin juga mengungkapkan dugaan keterlibatan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games.

"Jadi, kita akan tunggu adegan selanjutnya menyangkut bagaimana Partai Demokrat setelah mengambil keputusan bijak terkait pencopotan. Apakah kemudian mampu menjadikan momentum ini untuk bersih-bersih. Yang lebih penting, kita tunggu 'nyanyian' Nazarudin," kata Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, hal itu menjadi drama politik yang positif untuk membersihkan kerak-kerak yang beraroma tidak sedap soal korupsi. Tinggal masyarakat menunggu bukti-bukti nyata yang akan disampaikan Nazaruddin.

"Mungkin dia (Nazaruddin) enggak mau dikorbankan sendirian. Yang penting Partai Demokrat menyikapinya secara dewasa. Biarkan Nazaruddin meniup pluitnya dan bernyanyi sepuasnya dan ujungnya masyarakat akan menilai apakah data yang dibawa Nazarudin itu valid atau tidak. Karena, toh, kalau isinya hanya pepesan kosong, berarti dia sedang bersandiwara," papar Burhanuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Nasional
    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Nasional
    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Nasional
    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Nasional
    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Nasional
    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    Nasional
    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Nasional
    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    Nasional
    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com