Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kronologi Buka-bukaan Mahfud soal Nazaruddin

Kompas.com - 23/05/2011, 09:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dituding mencari sensasi karena buka suara soal pemberian uang yang dilakukan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhamad Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal MK Djanedri Gaffar. Mahfud digugat, kenapa baru membuka kasus ini sekarang ketika Nazaruddin sedang dicecar dalam kasus dugaan suap Sesmenpora.

Kepada Kompas, Minggu (22/5/2011), Mahfud mengungkapkan, ia sudah buka suara sejak November 2010. Berikut kronologi buka-bukaan Mafhud soal sepak terjang Nazaruddin.

November 2010 
Mafhud menyampaikan secara lisan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat uang sebesar 120 ribu dollar Singapura yang diberikan Nazaruddin kepada Djanedri. "Saat itu Pak SBY menyatakan akan melakukan pembinaan," kata Mahfud.

10 Mei 2011 
Saat kasus dugaan suap Sesmenpora mencuat dan nama Nazaruddin ramai disebut-sebut, Presiden Yudhoyono menelepon Mahfud dari Bali. Presiden meminta Mahfud membuat laporan tertulis.

12 Mei 2011 
Laporan tertulis Mahfud diambil Staf Khusus Presiden Denny Indrayana.

19 Mei 2011 
Selanjutnya, dalam wawancara dengan Metro TV, Minggu (22/5/2011) petang, Mahfud mengungkapkan, pada tanggal ini Presiden Yudhoyono kembali menelepon dirinya dan memintanya untuk bicara ke publik soal kasus Nazaruddin. "Pak SBY berkata bahwa kasus ini sepertinya sudah ada yang mencium. Jadi, besok kita harus jumpa pers. Saya minta tolong Pak Mahfud untuk menjelaskan bahwa memang betul Pak Mahfud yang melaporkan, agar saya bisa bertindak," papar Mahfud.

20 Mei 2011 
Bersama Presiden Yudhoyono Mahfud bicara kepada media soal uang yang diberikan Nazaruddin kepada Djanedri. "Setelah Salat Jumat saya bertemu dengan Pak SBY yang mengajak saya untuk menjelaskan kepada pers dan meminta agar tidak ada yang ditutupi," tutur Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com