Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik Effendi: Demokrat Jangan Emosional

Kompas.com - 20/05/2011, 12:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Taufik Effendi meminta semua kader partainya untuk tidak emosional dalam merespons dugaan suap Sesmenpora yang diduga melibatkan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Menurut penilaian Taufik, sejauh ini perang opini yang terjadi bernuansa emosional.

"Pelanggaran kode etik, itu ada bagiannya. Masing-masing bagian melakukan tugasnya. Jangan kita emosional," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/5/2011).

Saat ini, menurut dia, komentar-komentar yang dilontarkan kepada publik terkait kasus ini bisa berdampak buruk pada citra partai. Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini menilai, aparat hukum harus segera mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan kasus dugaan suap ini.

"Biarkan KPK mengungkap. Jangan semua berpendapat. Biarkan hukum yang membuktikan," ujarnya.

Taufik pun berharap Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mendorong agar persoalan ini cepat selesai, terutama kepada aparat penegak hukum.

Perbedaan pendapat dan protes dilayangkan kader Demokrat, Ruhut Sitompul dan Max Sopacua, atas pernyataan anggota Dewan Kehormatan EE Mangindaan yang meminta agar Nazaruddin mengundurkan diri dari kursi bendahara umum karena dianggap telah mencemarkan nama baik partai. Tak hanya Mangindaan, Sekretaris DK Demokrat Amir Syamsuddin juga menilai, dikaitkannya Nazaruddin dengan kasus dugaan suap proyek Rp 191 miliar itu telah menjadi beban partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com