JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mendesak Dewan Kehormatan Partai Demokrat untuk segera mengeluarkan putusan terkait dugaan keterlibatan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dalam kasus suap Sesmenpora. Dewan diminta untuk tidak membuang waktu terlalu lama lagi. Pasalnya, jika terlalu lama, partai yang akan menuai dampak buruknya.
"Kalau (isu ini) digoreng terus, ya akan jadi gosong. Apalagi yang goreng internal sendiri. Kalau dibiarkan akan berkepanjangan. Tapi, kalau ada keputusan (Dewan Kehormatan), saya kira selesai," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/5/2011).
Meski demikian, Max enggan berkomentar mengenai lambatnya kinerja Dewan Kehormatan. Menurut dia, apa pun keputusan partai nantinya, Nazaruddin tetap harus mematuhinya. Saat ini Max mengatakan bahwa DK tengah melakukan proses internal sesuai dengan kode etik yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
Mundur atau tidaknya Nazaruddin dinilai bukan menjadi penilaian untung atau rugi bagi partai. "Tapi, bagaimana publik melihat ada landasan hukum yang rasional untuk mengambil sebuah keputusan. Nazar jangan mundur hanya dari berita-berita. Kalau mendengar kabar-kabar dari media, citra partai juga tak bisa dijamin," tandasnya kemudian.
Beban partai
Kamis (19/5/2011) kemarin, Sekretaris Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin di Jakarta mengakui, munculnya perkara yang diduga melibatkan Nazaruddin menjadi beban bagi partai. Apalagi, kasus itu menjadi kontroversi.
Amir mengakui, ada kasus lain, selain dugaan terlibat suap dalam pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, yang dikaitkan dengan Nazaruddin. Kasus itu juga menjadi pembicaraan masyarakat dan kurang baik bagi Partai Demokrat.
”Sampai kini masih ada proses di Dewan Kehormatan dan Nazaruddin belum diputuskan. Namun, saya harus mengakui, yang bersangkutan menjadi beban bagi partai, dengan berbagai kontroversinya di masyarakat,” ujar Amir. Namun, Dewan Kehormatan tak akan mengambil keputusan karena tekanan masyarakat.
Di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, EE Mangindaan, pun berharap Nazaruddin mengedepankan citra partai. ”Jika terus-menerus gonjang-ganjing, kurang bagus bagi partai. Maka, kita perlu memberi contoh. Jika kita mundur sendiri, kan, mulia,” ujarnya.
Pada 21 April lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam di kantornya bersama Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manullang dan Manajer PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris. PT DGI adalah kontraktor proyek wisma atlet. Nazaruddin adalah pendiri PT Anak Negeri.
Nazaruddin sendiri tampaknya tidak ambil pusing mengenai sejumlah pernyataan agar ia mundur sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. Menurut dia, ia tidak terlibat kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Nazaruddin tetap bekerja dan menjalankan aktivitasnya sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.