Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Membuktikan, Orba Lebih Baik!

Kompas.com - 15/05/2011, 15:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei nasional Indo Barometer bertajuk "Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono" menunjukkan, 40,9 persen responden mempersepsikan bahwa Orde Baru lebih baik dibandingkan dengan Orde Lama dan Orde Reformasi. Hanya setengahnya, atau 22,8 persen responden yang mengatakan bahwa Orde Reformasi lebih baik dibandingkan dengan periode lainnya. 

Hasil survei ini dipaparkan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/5/2011). Ia mengatakan, hasil ini merupakan pukulan bagi semua pihak yang menganggap reformasi sebagai momentum perubahan. "Ini ironi yang menunjukkan bagaimana rezim (Orba) yang ingin dikoreksi justru dipandang lebih baik," katanya. 

Hasil survei memperlihatkan, publik mempersepsikan Orba lebih baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Orde Reformasi hanya unggul di bidang penegakan hukum. Di bidang politik, 33,3 persen responden mempersepsikan Orba lebih baik. Sementara itu, hanya 29,6 persen responden yang mempersepsikan Orde Reformasi lebih baik. Di bidang ekonomi, 56,3 persen responden mempersepsikan Orba lebih baik. Sementara itu, hanya 20,3 persen responden yang mempersepsikan bahwa Orde Reformasi lebih baik. 

Di bidang keamanan, sebanyak 53,7 persen responden mengatakan, Orba lebih baik. Hanya 20,6 persen responden yang menganggap Orde Reformasi lebih baik. Sementara itu, di bidang hukum, 27,6 persen menganggap Orba lebih baik. Sementara 34,3 persen responden menganggap Orde Reformasi lebih baik. 

Hasil survei yang melibatkan 1.200 responden secara nasional dan dilakukan tanggal 25 April-4 Mei 2011 ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih banyak yang mempersepsikan bahwa Orba lebih baik dibandingkan dengan periode kepemimpinan lainnya, yaitu sebanyak 47,7 persen. Angka ini lebih tinggi 12 persen jika dibandingkan dengan persentase masyarakat pedesaan yang mempersepsikan Orba lebih baik, yaitu 35,7 persen. 

Dari tingkat pendidikan, seluruh jenjang pendidikan menyatakan bahwa Orba lebih baik. Namun, secara persentase, semakin tinggi tingkat pendidikan responden, tingkat kepuasan terhadap Orba semakin rendah. 

Cita-cita belum tercapai

Menanggapi survei ini, aktivis reformasi Ray Rangkuti mengatakan, ada banyak cita-cita reformasi yang belum tercapai. "Ini kritik bagi Orde Reformasi yang belum mampu memenuhi cita-cita di bidang penegakan hukum dan HAM, pemberantasan KKN, dan lainnya. Jika tidak ada perubahan, masa lalu yang kelam tetap menjadi impian setiap orang," katanya. 

Penanggap lainnya, ekonom Faizal Basri, menyoroti tingginya angka masyarakat pedesaan yang mempersepsikan Orba lebih baik dibandingkan dengan Orde Reformasi. Ada banyak penyebab mengapa hal itu terjadi. "Penurunan angka kemiskinan lebih lambat di desa dibandingkan dengan di kota. Sejak era reformasi, sektor pertanian semakin amburadul karena harga pangan tak lagi ditopang. Bulog semakin tak berperan, sementara mekanisme pasar semakin berjalan. Produk impor semakin membanjiri Tanah Air sehingga produk lokal tak dapat bersaing," katanya. 

Tak hanya itu, sejak era reformasi, menurut dia, tak ada penambahan bendungan. Banyak saluran irigasi yang rusak, tetapi tak diperbaiki. Era reformasi, kata Faisal, lebih banyak fokus pada pembangunan jalan tol dan bandara. 

"Presiden juga jarang turun ke desa-desa. Presiden hanya rapat dari istana ke istana. Atau paling tidak (rapat) di bandara. Sekalinya turun ke desa, salah. Ada sebuah foto di Setneg di mana Presiden menggulung celana panjangnya hingga ke lutut ketika hendak panen bersama. Beliau tidak tahu kalau padi itu tanaman yang membutuhkan air. Presiden juga menanam padi segepok-segepok. Seharunya menanam padi itu harus satu per satu. Padahal, beliau doktor dari IPB," kata Faisal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com