Golkar Setuju Apa Pun Evaluasi PU

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Setya Novanto, mengatakan, pihaknya akan menyetujui apa pun hasil evaluasi Kementerian Pekerjaan Umum terkait pembangunan gedung baru DPR yang masih menjadi polemik saat ini. Menurut dia, pihaknya sudah memercayakan hal itu dengan instansi terkait, yakni Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dan Kementerian PU sendiri.

"Kalau memang evaluasi itu betul-betul layak dan bisa sesuai dengan standar yang diberikan oleh PU, karena semua sudah percaya dengan PU, tentunya kami akan setuju dan bisa mengikuti bersama," ujar Novanto kepada wartawan seusai mengikuti acara "Bersama Bangkitkan Usaha Kecil, dari Aceh sampai Papua" di Jakarta, Kamis (12/5/2011).

Setya Novanto menambahkan, pemangkasan biaya pembangunan gedung baru tersebut merupakan upaya memberikan ruang-ruang yang lebih baik bagi masyarakat. Namun, ia tetap mengatakan bahwa pembangunan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan bagi para anggota DPR nantinya.

"Angkanya sudah kami ikuti, dan segala fasilitas-fasilitas yang dihebohkan itu, seperti kolam renang, dan sebagainya, sudah dibuang. Hanya memang kita menyadari bahwa kebutuhan kita bekerja itu juga menjadi hal yang penting. Tapi, semoga semuanya bisa diikuti dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Seperti diketahui, setelah rapat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi memutuskan melanjutkan pembangunan gedung baru awal April lalu, polemik tentang gedung wakil rakyat ini terus berlanjut. Setelah sejumlah gugatan dilayangkan ke pengadilan, DPR akhirnya menyatakan akan melakukan evaluasi dan penghitungan ulang dengan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada Rabu (11/5/2011) kemarin, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Sumirat mengatakan, pihaknya sudah menerima hasil evaluasi dari Kementerian PU. Ia mengatakan, hasil tersebut nantinya akan diteruskan ke rapat BURT yang direncanakan pekan depan.

"Surat sudah kami terima kemarin sore. Senin nanti mungkin ada rapat BURT," kata Sumirat di Gedung DPR.