Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Gaet Pengusaha Kecil

Kompas.com - 12/05/2011, 19:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam rangka memberdayakan dan membangkitkan ekonomi rakyat, Partai Golkar, Kamis (12/5/2011), membuat program "Bersama Bangkitkan Usaha Kecil, dari Aceh sampai Papua". Program tersebut adalah pelatihan bagi para pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya di 33 provinsi di Indonesia.

"Pemerintah sudah banyak sekali melakukan pekerjaan, tetapi masih tetap kurang karena bagaimanapun juga tidak mungkin pemerintah bekerja sendirian. Oleh karena itu, masyarakat, partai politik, lalu pengusaha-pengusaha besar dan menengah harus bersama-sama melakukan kegiatan seperti ini," ujar Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat membuka acara tersebut di Gedung Sucofindo, Jakarta, Kamis (12/5/2011).

Aburizal mengatakan, program tersebut merupakan gagasan pribadi dan beberapa kader Partai Golkar untuk menggerakan ekonomi rakyat kecil. Ia menilai, pelaku usaha kecil adalah mayoritas pelaku usaha di Indonesia. Sebab, lanjutnya, lebih dari 90 persen pelaku usaha nasional adalah pelaku usaha kecil saat ini.

"Sedangkan untuk jumlah calon pengusaha kecil di berbagai daerah itu bergantung pada perusahaan-perusahaan yang sudah disiapkan oleh Golkar. Tetapi, kami sudah mempunyai target dalam satu tahun, yaitu 100.000 pengusaha yang akan ikut dalam berbagai kegiatan ini," kata politisi yang biasa dipanggil Ical ini.

Adapun program-program tersebut terdiri atas beberapa macam pelatihan mengenai kewirausahaan. Salah satunya adalah Bakrie Micro Finance, yang memberikan bantuan dana bergulir kepada rakyat. Selain itu, Ical juga mengatakan bahwa semua perusahaan yang dimilikinya akan menjalankan program public service, di mana setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik dana maupun pelatihan, dapat dibantu dalam program tersebut.

"Selain mengenai pendidikan-pendidikan usaha. Dalam program itu juga nantinya akan diberikan dalam satu minggu sekali bagaimana pendidikan keluarga sehat, pendidikan bagaimana menekan angka kematian ibu yang melahirkan, pendidikan keluarga sejahtera," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Ical, dirinya berharap program tersebut dapat menjadi inspirasi bagi berbagai pihak, khususnya partai politik, untuk bersama-sama membuat program-program serupa yang bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kecil.

"Ini bukan monopoli Partai Golkar karena kita tidak berbicara pada tataran partai politik, kita berbicara dalam konteks kesejahteraan, yaitu bagaimana partai juga bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com