Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya NII Masuk Golkar, Ical Bungkam

Kompas.com - 12/05/2011, 17:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Peningkatan Produksi Negara Islam Indonesia Imam Supriyanto beberapa waktu lalu memberikan kesaksian bahwa aktivis Negara Islam Indonesia (NII) mulai masuk ke sejumlah partai politik. Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie memilih untuk tidak menanggapi lebih lanjut. "Tidak, tidak ada," ujar Aburizal singkat kepada wartawan seusai menghadiri acara Peluncuran Program Nyata Bantu Ekonomi Rakyat di Gedung Sucofindo, Jakarta, Kamis (12/5/2011).

Sebelumnya, selain menyebutkan NII sudah masuk ke beberapa partai politik, Imam juga mengatakan bahwa beberapa pemimpin partai politik juga menjalin hubungan baik dengan pimpinan NII KW IX, Panji Gumilang. Bahkan, kata Imam, putra dari Panji Gumilang saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golkar.

Ketika diminta konfirmasi mengenai hal itu, politisi yang biasa dipanggil Ical ini kembali enggan menanggapi lebih lanjut. "Tidak ada komentar hari ini," kata Ical sembari memasuki salah satu ruangan dengan kawalan penjaga-penjaganya.

Seperti diberitakan, pada Senin (2/5/2011) Imam Supriyanto bersama sejumlah mantan petinggi NII sempat mendatangi gedung DPR untuk memberikan kesaksian mengenai aset dan harta benda NII KW IX dengan Bank Century. Seusai pertemuan tersebut, Imam mengungkapkan bahwa beberapa anggota NII mulai masuk ke beberapa parpol, seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Republikan.

Selain itu, Imam juga menyebutkan bahwa NII KW IX yang dipimpin Panji Gumilang juga sedang melakukan perekrutan banyak anggota dari generasi muda, terutama pelajar dan mahasiswa. Dia juga sempat mengatakan bahwa anak dari Panji Gumilang telah menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Golkar.

Wakil Ketua DPR asal Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, sempat memberikan pernyataan mengenai hal tersebut. Menurut Priyo, partainya telah menyiapkan platform yang kokoh agar kedepan tak lagi kecolongan dan disusupi oleh NII. "Saya pastikan Golkar tidak kecolongan karena Golkar sudah menyiapkan platform yang sudah demikian kokohnya sehingga orang yang tidak sesuai dengan platform sudah tentu akan terpental," ungkapnya di Gedung DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com