Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harta Gayus Rp 74 Miliar Dipindahkan

Kompas.com - 11/05/2011, 07:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Lokasi penyimpanan barang bukti harta milik Gayus Halomoan Tambunan, bekas pegawai pajak, senilai Rp 74 miliar akan dipindahkan. Pemindahan barang bukti itu akan dilakukan bersamaan dengan pelimpahan tahap II kasus gratifikasi dan pencucian uang ke kejaksaan, Rabu (11/5/2011).

Gloria Tamba, penasihat hukum Gayus, mengatakan, harta senilai Rp 74 miliar itu akan dipindahkan dari Bank Mandiri di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, ke Bank Indonesia. "Bank Mandiri enggak mau lagi menyimpan," kata Gloria kepada Kompas.com.

Setelah pemindahan harta, kata Gloria, Gayus akan dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan pelimpahan tahap II. Ikut dibawa berbagai barang bukti dalam kasus itu. "Kemungkinan dilimpahkan siang," kata dia.

Seperti diberitakan, kejaksaan telah menyatakan lengkap (P21) berkas perkara terkait kepemilikan harta senilai Rp 28 miliar (di rekening Bank Panin dan BCA) dan Rp 74 miliar (di safety box). Kasus itu terungkap setelah rekayasa kasus korupsi, penggelapan, dan pencucian uang yang menjerat Gayus di Bareskrim Polri tahun 2009 terbongkar.

Dari uang Rp 28 miliar yang tersimpan di rekening, Polri hanya dapat menyita sekitar Rp 11 miliar. Uang sekitar Rp 17 miliar sempat ditarik Gayus setelah pemblokiran rekening dicabut penyidik. Adapun harta Rp 74 miliar dalam bentuk dollar AS dan Singapura, 31 logam mulia, serta lembaran saham masih utuh.

Hingga saat ini, penyidik baru bisa membuktikan adanya penyuapan senilai Rp 925 juta oleh Roberto Santonius, konsultan pajak. Tak diketahui asal-usul harta Rp 99 miliar lainnya yang diduga hasil tindak pidana selama bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus mengaku menerima uang sebesar 3.500.000 dollar AS setelah melakukan tiga pekerjaan dari tiga perusahaan Bakrie Group yang diberikan oleh Alif Kuncoro. Belakangan, Gayus mencabut pernyataannya itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com