Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Percaya Angie Bersih

Kompas.com - 09/05/2011, 19:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Jafar Hafsah mengaku tidak percaya jika anggota Komisi X asal fraksinya, Angelina Sondakh (Angie), terlibat dalam dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011. Jafar percaya Angie bersih dari dugaan suap tersebut.

"Saya rasa Angie tidak terlibat di situ. Saya berdoa Angie tidak terlibat di dalam (kasus) itu," ujarnya di ruang Fraksi Demokrat, Senin (9/5/2011).

Menurut Jafar, istri almarhum Adjie Massaid itu adalah kader partai yang cerdas. Rekam jejaknya baik dan menjadi salah satu representasi anggota Dewan terbaik dari partai yang didirikan oleh Presiden Bambang Susilo Yudhoyono tersebut. Oleh karena itu, ketika Jafar menerima konfirmasi dan penjelasan dari yang bersangkutan, Jafar percaya Angie tak terlibat.

"Dia itu kader perempuan yang baik. Selain performa, dia juga punya kecerdasan. Dia aktif dan menjadi ikon Demokrat," katanya.

Jafar mengaku, Angie memberi konfirmasi tersebut melalui sambungan telepon karena tengah berada di Belanda. Hanya saja, Jafar mengatakan, Demokrat tetap mengikuti proses hukum yang berlaku untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlibatan Angie di dalamnya. Demokrat tak akan menghalangi, termasuk jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa perlu memanggil Angie untuk dimintai keterangan. Di internal, lanjutnya, Dewan Kehormatan partai juga terus menganalisis kasus ini.

"Saya sampai sekarang tidak percaya kalau Angie terlibat. Tapi, kalau proses hukum, semua harus diproses," tandasnya.

Nama Angelina Sondakh disebut bersama Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin diduga menerima "bagian" dari proyek di Jakabaring, Palembang, tersebut. Dalam kasus ini, Sekretaris Menpora Wafid Muharam, Direktur Marketing PT Anak Negeri Rosa Manullang, dan petinggi PT Duta Graha Indah M El Idris telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan suap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com