Jalan Memupus Radikalisme

Kompas.com - 09/05/2011, 09:24 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Perang melawan jaringan terorisme internasional kini memasuki babak baru. Terbunuhnya pucuk pimpinan Al Qaeda, Osama bin Laden, seolah memberikan harapan baru bagi masyarakat bahwa jaringan terorisme bukanlah hal yang mustahil untuk dibasmi.

Survei opini publik menunjukkan, meski tidak mendukung aksi-aksi teror yang kerap dilakukan Osama, sebagian besar responden juga tidak menyetujui langkah Amerika Serikat membunuh pucuk pimpinan Al Qaeda itu di Pakistan. Mayoritas responden berpendapat terbunuhnya Osama dikhawatirkan akan meningkatkan aksi teror balas dendam di seluruh dunia.

Berbagai aksi teror Osama melalui jejaring Al Qaeda satu dekade ini seolah menjadi mitos perlawanan dunia Islam terhadap dunia Barat. Terkait dengan sejumlah peledakan bom di Indonesia, Osama menjadi wacana perdebatan publik di Indonesia. 

Keyakinan publik terbelah. Sekitar 42,5 persen meyakini bahwa pelaku pengeboman di Indonesia terkait dengan gerakan Osama dan Al Qaeda. Makin tinggi tingkat pendidikan responden cenderung semakin meyakini. Namun, tidak sedikit yang menyangsikan. Sebanyak 33,5 persen lainnya mengaku... (Selengkapnya baca Harian Kompas, Senin 9 Mei 2011, halaman 5)


Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

    Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

    Nasional
    Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

    Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

    Nasional
    Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

    Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

    Nasional
    Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

    Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

    Nasional
    RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

    RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

    Nasional
    ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

    ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

    Nasional
    Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

    Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

    Nasional
    Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

    Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

    Nasional
    Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

    Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

    Nasional
    Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

    Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

    Nasional
    Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

    Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

    Nasional
    Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

    Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

    Nasional
    Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

    Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

    Nasional
    Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

    Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

    Nasional
    Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

    Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X